Bisnis mengembangbiakan sapi indukan masih kurang menarik bagi pelaku usaha swasta, karena biaya pemelihaannya yang tinggi. Sapi indukan harus dipelihara selama kurang lebih 3 tahun untuk dapat menghasilkan sapi bibit.
Lamanya waktu pemeliharaan tentu membuat modal yang dikeluarkan tak bisa kembali dalam waktu cepat. Biaya untuk pakan, kandang, vaksin, dan berbagai perawatan lainnya juga tinggi. Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pembagian sapi indukan kepada peternak yang berminat dengan skema kerjasama.
"Bisnis sapi indukan lama (pengembalian modalnya), 3 tahun kemudian baru bisa menghasilkan sapi yang bisa dipotong," ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Pihak swasta yang berminat masuk ke bisnis sapi indukan, pemerintah berencana mengimpor sebanyak-banyaknya sapi indukan dengan dana dari APBN. Namun, untuk pemeliharaannya, pemerintah akan menggandeng feedloter swasta. Tahun ini ada alokasi impor 30.000 sapi indukan dan tahun depan 500.000 ekor.
"Dititipin saja sapinya pemerintah di situ (kandang feedloter swasta), nanti (anak sapi) jantannya diambil (feedloter) suruh jual. Kalau hasilnya (anak sapi) betina diberikan ke peternak kecil," paparnya.
Biaya pemeliharaan dan risiko jika sapi indukan mati ditanggung oleh feedloter swasta. Namun, pemerintah juga memberikan insentif kepada feedloter. Jika sapi indukan melahirkan sapi jantan, feedloter boleh memilikinya. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah sapi betina tidak boleh disembelih, tapi diberikan pada peternak plasma.
"Dia (feedloter swasta) dapat anakan pejantannya. Betinanya untuk peternak rakyat," ucapnya
Selain itu, feedloter swasta yang memelihara sapi indukan milik pemerintah akan diberi jatah impor sapi bakalan. Semakin banyak sapi indukan yang dipelihara, semakin banyak izin impor yang bisa didapat.
"Kalau memelihara 1 sapi indukan bisa impor 4-5 sapi bakalan, kan fair itu. Yang banyak (memelihara indukan) dapatnya banyak (izin impor sapi bakalan). Dengan kerja sama seperti itu, swasembada bisa terwujud," cetusnya.
Muladno mengaku telah membicarakan skema kerjasama ini dengan pihak swasta. Menurutnya, pihak swasta cukup tertarik dengan skema kerjasama ini.
Pihaknya pun akan segera menyiapkan payung hukum untuk kerjasama kemitraan pemeliharaan sapi indukan ini dengan swasta. "Mereka (feedloter swasta) prinsipnya mau. Perlu ada aturan lagi, oke itu ide bagus tinggal tindak lanjuti dengan peraturan," katanya.
Lamanya waktu pemeliharaan tentu membuat modal yang dikeluarkan tak bisa kembali dalam waktu cepat. Biaya untuk pakan, kandang, vaksin, dan berbagai perawatan lainnya juga tinggi. Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif pembagian sapi indukan kepada peternak yang berminat dengan skema kerjasama.
"Bisnis sapi indukan lama (pengembalian modalnya), 3 tahun kemudian baru bisa menghasilkan sapi yang bisa dipotong," ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Pihak swasta yang berminat masuk ke bisnis sapi indukan, pemerintah berencana mengimpor sebanyak-banyaknya sapi indukan dengan dana dari APBN. Namun, untuk pemeliharaannya, pemerintah akan menggandeng feedloter swasta. Tahun ini ada alokasi impor 30.000 sapi indukan dan tahun depan 500.000 ekor.
"Dititipin saja sapinya pemerintah di situ (kandang feedloter swasta), nanti (anak sapi) jantannya diambil (feedloter) suruh jual. Kalau hasilnya (anak sapi) betina diberikan ke peternak kecil," paparnya.
Biaya pemeliharaan dan risiko jika sapi indukan mati ditanggung oleh feedloter swasta. Namun, pemerintah juga memberikan insentif kepada feedloter. Jika sapi indukan melahirkan sapi jantan, feedloter boleh memilikinya. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah sapi betina tidak boleh disembelih, tapi diberikan pada peternak plasma.
"Dia (feedloter swasta) dapat anakan pejantannya. Betinanya untuk peternak rakyat," ucapnya
Selain itu, feedloter swasta yang memelihara sapi indukan milik pemerintah akan diberi jatah impor sapi bakalan. Semakin banyak sapi indukan yang dipelihara, semakin banyak izin impor yang bisa didapat.
"Kalau memelihara 1 sapi indukan bisa impor 4-5 sapi bakalan, kan fair itu. Yang banyak (memelihara indukan) dapatnya banyak (izin impor sapi bakalan). Dengan kerja sama seperti itu, swasembada bisa terwujud," cetusnya.
Muladno mengaku telah membicarakan skema kerjasama ini dengan pihak swasta. Menurutnya, pihak swasta cukup tertarik dengan skema kerjasama ini.
Pihaknya pun akan segera menyiapkan payung hukum untuk kerjasama kemitraan pemeliharaan sapi indukan ini dengan swasta. "Mereka (feedloter swasta) prinsipnya mau. Perlu ada aturan lagi, oke itu ide bagus tinggal tindak lanjuti dengan peraturan," katanya.
Comments