Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso (tengah) didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea (kiri) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ratiyono (kanan), di Balai Kota, Rabu (17/6/2015)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono menyebut saat ini ada sejumlah pengungsi Rohingya yang tengah berada di Jakarta. Ia mengaku saat ini tengah menunggu data pasti mengenai jumlah warga asal Myanmar itu.
Ratiyono mengaku sudah meminta petugas dari Dinas Sosial untuk mengamankan dan menjaga para pengungsi tersebut. Namun, ia enggan menyebut lokasi penampungannya.
"Untuk menjaga keamanan mereka, kami akan terus berkoordinsi dengan instansi terkait. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi ini adalah dengan tetap menjaga kehidupan mereka," kata Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).
Sementara itu, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengatakan masalah pengungsi Rohingya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Karena itu, ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait temuan tersebut.
"Itu perlu koordinasi Pusat. Didata juga, solusinya seperti apa, apakah mau dikembalikan atau dikomunikasikan dengan Dubes (Myanmar) yang ada di sini. Penanganannya kan enggak sekadar ditampung," ujar Djarot.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono menyebut saat ini ada sejumlah pengungsi Rohingya yang tengah berada di Jakarta. Ia mengaku saat ini tengah menunggu data pasti mengenai jumlah warga asal Myanmar itu.
Ratiyono mengaku sudah meminta petugas dari Dinas Sosial untuk mengamankan dan menjaga para pengungsi tersebut. Namun, ia enggan menyebut lokasi penampungannya.
"Untuk menjaga keamanan mereka, kami akan terus berkoordinsi dengan instansi terkait. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi ini adalah dengan tetap menjaga kehidupan mereka," kata Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).
Sementara itu, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengatakan masalah pengungsi Rohingya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Karena itu, ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait temuan tersebut.
"Itu perlu koordinasi Pusat. Didata juga, solusinya seperti apa, apakah mau dikembalikan atau dikomunikasikan dengan Dubes (Myanmar) yang ada di sini. Penanganannya kan enggak sekadar ditampung," ujar Djarot.
Comments