Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah memilih Chusnul Ma'Arif sebagai Dirut PT Jamkrida Jakarta. Tidak ada alasan spesifik, namun Ahok sudah mewanti agar Chusnul bekerja dengan baik.
"Kami rekrut beliau katanya bagus dari Jawa Timur. Kita terima saja," ujar Ahok saat memberi sambutan dalam peresmian PT Jamkrida Jakarta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
"Kalau enggak bagus gimana? Gampang, kita ada 3 prinsip, (yaitu) pecat, pecat dan pecat! Haha," sambungnya sambil berkelakar.
Mendengar itu pun Chusnul dan tamu undangan lainnya juga ikut tertawa kecil. Sekadar informasi, PT Jamkrida Jakarta merupakan BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit untuk pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK).
PT Jamkrida Jakarta sendiri baru diresmikan hari ini. Dengan adanya BUMD ini, total sudah ada 16 PT Jamkrida di seluruh Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut banyak PKL yang harus membayar lapak di jalanan lebih mahal ketimbang di mal. Hal ini karena banyaknya tarikan biaya dari oknum.
"PKL kita bayar lebih mahal daripada sewa di mal karena buka dari pagi sampai tengah malam. (Bayar) Rp 20 ribu untuk oknum kelurahan lewat RT/RW. Ini ada dirty hand-nya. Nanti ada oknum Satpol PP dan aparat juga ada oknum kebersihan," terang Ahok saat memberi sambutan di peresmian PT Jamkrida DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
"Jadi si pedagang 1 meter persegi sewa Rp 15 ribu. Matematika saya agak payah tapi kalau untuk berdagang masih bisa lah Rp 60 ribu bagi 4 (minggu) jadi Rp 10 ribu. Sebulan bisa Rp 400 ribu. Kenapa dia nggak mau ke mal, karena minta bayar 2 tahun di muka," urainya.
Ahok meminta Bank DKI untuk membantu beri modal kepada para pedagang kecil tersebut. Sebab kehadiran PKL bisa menopang perekonomian Jakarta.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut banyak orang berdasi di kantoran makan siangnya di warteg atau pinggir jalan. "Di Jakarta ini walaupun keren berdasi tetap makan siang di warteg. Nggak bisa makan di mal gaji pas-pasan gitu. Dia pasti beli mie goreng atau kwetiaw di luar. Sudah 40 tahun baru kanker terdeteksi," kata Ahok.
Dia bahkan mengatakan pihaknya berani mengucurkan modal bagi PKL senilai Rp 1 triliun. Tentu saja dengan syarat mereka harus memiliki kartu ATM combo Bank DKI.
"Saya sanggup kasih Rp 1 triliun. Kita bisa kasih kredit Rp 5 juta ke PKL. Kasih Rp 1 triliun bagi Rp 200 ribu ke tiap pedagang. Nggak usah jaminan juga saya berani (kasih) asal setiap pedagang punya kartu ATM Bank DKI combo seperti ini. Kalau nipu saya pecat saja," tutup dia sambil menunjukkan kartu pengenal Ahok yang ditempel di kantong seragamnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meresmikan PT Jaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida). Ahok berharap dengan kehadiran BUMD tersebut bisa mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi dalam memperoleh pembiayaan kredit dari perbankan di Ibu Kota.
"Diharapkan dengan ini, PT Jamkrida DKI Jakarta bisa memperlancar usaha menengah kecil dan menengah (UKM)," ujar Ahok di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
Hadir dalam peresmian PT Jamkrida ini antara lain Dirut PT Jamkrida Jakarta Chusnul Ma'Arif, Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djailani, Pimpinan Bank BI Jakarta, Dirut Pengawas BUMD, perwakilan Dirut Jamperido dan masih banyak lagi.
Menurut Chusnul PT Jamkrida dibentuk atas dasar Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2013 tenntang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida Jakarta), Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-34446.40.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.05/2015 tentang Izin Usaha.
Adapun modal dasar PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp 400 miliar dan modal disetor sebesar Rp 100 miliar yang terdiri dari modal Pemprov Rp 95 miliar (95 persen) dan PD Pasar Jaya Rp 5 miliar (5 persen). Dengan modal setor sebesar Rp 100 miliar, PT Jamkrida Jakarta dapat menjamin kredit atau pembiayaan maksimal sebesar Rp 1 triliun untuk bisnis UMKMK produktif.
Firdaus menyebut besaran itu tidak seberapa dibanding dengan potensi bisnis dan perkreditan yang disalurkan perbankan maupun lembaga keuangan bukan Bank di provinsi DKI Jakarta. Terlebih ada 600 UMKMK di Ibu Kota.
"Ada 600 ribu UMKM di DKI, 1 persen dari jumlah nasional. UKM jadi harapan tumpuan untuk bertahannya perekonomian nasional. Kami ingin DKI punya KUR yang spesial untuk DKI Jakarta, bunganya barangkali bisa disubsidi pemda," kata Firdaus.
"OJK mendukung Jamkrida DKI. Semoga adanya Jamkrida bisa memberdayakan UMKM DKI, sehingga bisa berkembang dan maju," tutup dia.
Syarat PT Jamkrida untuk mendapat penjaminan biaya kredit dari PT Jamkrida tidak banyak. Pelaku usaha cukup memiliki kelayakan usaha yang diajukan ke Bank DKI. Selanjutnya, Bank DKI akan meminta penjaminan ke PT Jamkrida.
"Kami rekrut beliau katanya bagus dari Jawa Timur. Kita terima saja," ujar Ahok saat memberi sambutan dalam peresmian PT Jamkrida Jakarta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
"Kalau enggak bagus gimana? Gampang, kita ada 3 prinsip, (yaitu) pecat, pecat dan pecat! Haha," sambungnya sambil berkelakar.
Mendengar itu pun Chusnul dan tamu undangan lainnya juga ikut tertawa kecil. Sekadar informasi, PT Jamkrida Jakarta merupakan BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit untuk pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK).
PT Jamkrida Jakarta sendiri baru diresmikan hari ini. Dengan adanya BUMD ini, total sudah ada 16 PT Jamkrida di seluruh Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut banyak PKL yang harus membayar lapak di jalanan lebih mahal ketimbang di mal. Hal ini karena banyaknya tarikan biaya dari oknum.
"PKL kita bayar lebih mahal daripada sewa di mal karena buka dari pagi sampai tengah malam. (Bayar) Rp 20 ribu untuk oknum kelurahan lewat RT/RW. Ini ada dirty hand-nya. Nanti ada oknum Satpol PP dan aparat juga ada oknum kebersihan," terang Ahok saat memberi sambutan di peresmian PT Jamkrida DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
"Jadi si pedagang 1 meter persegi sewa Rp 15 ribu. Matematika saya agak payah tapi kalau untuk berdagang masih bisa lah Rp 60 ribu bagi 4 (minggu) jadi Rp 10 ribu. Sebulan bisa Rp 400 ribu. Kenapa dia nggak mau ke mal, karena minta bayar 2 tahun di muka," urainya.
Ahok meminta Bank DKI untuk membantu beri modal kepada para pedagang kecil tersebut. Sebab kehadiran PKL bisa menopang perekonomian Jakarta.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut banyak orang berdasi di kantoran makan siangnya di warteg atau pinggir jalan. "Di Jakarta ini walaupun keren berdasi tetap makan siang di warteg. Nggak bisa makan di mal gaji pas-pasan gitu. Dia pasti beli mie goreng atau kwetiaw di luar. Sudah 40 tahun baru kanker terdeteksi," kata Ahok.
Dia bahkan mengatakan pihaknya berani mengucurkan modal bagi PKL senilai Rp 1 triliun. Tentu saja dengan syarat mereka harus memiliki kartu ATM combo Bank DKI.
"Saya sanggup kasih Rp 1 triliun. Kita bisa kasih kredit Rp 5 juta ke PKL. Kasih Rp 1 triliun bagi Rp 200 ribu ke tiap pedagang. Nggak usah jaminan juga saya berani (kasih) asal setiap pedagang punya kartu ATM Bank DKI combo seperti ini. Kalau nipu saya pecat saja," tutup dia sambil menunjukkan kartu pengenal Ahok yang ditempel di kantong seragamnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meresmikan PT Jaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida). Ahok berharap dengan kehadiran BUMD tersebut bisa mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi dalam memperoleh pembiayaan kredit dari perbankan di Ibu Kota.
"Diharapkan dengan ini, PT Jamkrida DKI Jakarta bisa memperlancar usaha menengah kecil dan menengah (UKM)," ujar Ahok di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).
Hadir dalam peresmian PT Jamkrida ini antara lain Dirut PT Jamkrida Jakarta Chusnul Ma'Arif, Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djailani, Pimpinan Bank BI Jakarta, Dirut Pengawas BUMD, perwakilan Dirut Jamperido dan masih banyak lagi.
Menurut Chusnul PT Jamkrida dibentuk atas dasar Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2013 tenntang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida Jakarta), Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-34446.40.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.05/2015 tentang Izin Usaha.
Adapun modal dasar PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp 400 miliar dan modal disetor sebesar Rp 100 miliar yang terdiri dari modal Pemprov Rp 95 miliar (95 persen) dan PD Pasar Jaya Rp 5 miliar (5 persen). Dengan modal setor sebesar Rp 100 miliar, PT Jamkrida Jakarta dapat menjamin kredit atau pembiayaan maksimal sebesar Rp 1 triliun untuk bisnis UMKMK produktif.
Firdaus menyebut besaran itu tidak seberapa dibanding dengan potensi bisnis dan perkreditan yang disalurkan perbankan maupun lembaga keuangan bukan Bank di provinsi DKI Jakarta. Terlebih ada 600 UMKMK di Ibu Kota.
"Ada 600 ribu UMKM di DKI, 1 persen dari jumlah nasional. UKM jadi harapan tumpuan untuk bertahannya perekonomian nasional. Kami ingin DKI punya KUR yang spesial untuk DKI Jakarta, bunganya barangkali bisa disubsidi pemda," kata Firdaus.
"OJK mendukung Jamkrida DKI. Semoga adanya Jamkrida bisa memberdayakan UMKM DKI, sehingga bisa berkembang dan maju," tutup dia.
Syarat PT Jamkrida untuk mendapat penjaminan biaya kredit dari PT Jamkrida tidak banyak. Pelaku usaha cukup memiliki kelayakan usaha yang diajukan ke Bank DKI. Selanjutnya, Bank DKI akan meminta penjaminan ke PT Jamkrida.
Comments