Bawaslu DKI menganggarkan Rp 98 miliar untuk pelaksanaan Pilgub 2017 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak menolaknya, tetapi menyarankan agar bekerjasama dengan Smart City.
"Saya nggak tahu, harus dianalisa. Makanya saya tawarkan ke mereka bisa anggaran sangat murah, kalau Anda memanfaatkan (Smart City). Saya sodorkan ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"Anda memanfaatkan Smart City pakai (aplikasi) Qlue. Kamu juga nggak mungkin (pantau semua) orang begitu banyak, jadi mending langsung saja masukin program Smart City fotonya, ketemu apa langsung lapor, kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," jelasnya.
Ahok belum dapat memberi kepastian menerima atau menolak ajuan Rp 98 miliar tersebut. Pihaknya baru menyarankan agar Bawaslu DKI bisa bekerjasama dengan program Jakarta Smart City untuk bisa menekan biaya pengeluaran untuk pengawas TPS di lapangan.
"Lihat dulu kalau murah, nggak usah (Rp 98 miliar). (Untuk anggaran Pilgub 2017) Silakan tanya Pak Ratiyono (Kepala Kesbangpol DKI). Dia yang urus," tutup Ahok.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mimah menyebut pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 98 triliun untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota, hari ini.
"(Itu digunakan untuk) Bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Ketua Panwaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mimah menyebut pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 98 triliun untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"(Itu digunakan untuk) bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Mimah mengatakan proses perekrutan petugas pengawas TPS mulai dilakukan pada Maret 2016 mendatang. Ada 267 kelurahan yang perlu dijaga oleh petugas pengawas TPS nanti pada saat pelaksanaan Pilgub 2017.
"Sekitar Maret 2016 kita mulai perekrutan. Kita butuh sosialisasi, anggaran terbatas jadi kita manfaatkan, anggaran dari negara (APBN) 2015. Tapi itu kayaknya sulit untuk menjangkau seluruh DKI Jakarta," terang Mimah.
Dia juga mengatakan, Ahok menawarkan agar Panwaslu DKI bekerjasama dengan Smart City. Hal ini dimaksud agar bisa memudahkan pengawasan sekaligus penghematan anggaran. Namun Mimah menyebut proses verifikasi data Smart City butuh waktu yang lama.
"Tawaran Pak Gubernur tadi kita kerjasama dengan Smart City. Apa yang mau disampaikan Bawaslu ke publik melalui Smart City? Jadi kan kalau kita harus ketemu sama masyarakat di 267 kelurahan itu memakan waktu lama. Makanya melalui itu," lanjut dia.
Saat ini, Mimah menyebut pihaknya sudah memiliki kantor permanen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dia mengatakan tidak ingin mengulang kejadian saat pemilukada 2014 lalu.
"Di Jalan Danau 3, Sunter. Kantornya permanen, kalau tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ke bawah sudah adhoc. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat panwaslu terbentuk kantor belum siap. Maka kita minta Pak Ahok untuk menyiapkan," pungkasnya.
"Saya nggak tahu, harus dianalisa. Makanya saya tawarkan ke mereka bisa anggaran sangat murah, kalau Anda memanfaatkan (Smart City). Saya sodorkan ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"Anda memanfaatkan Smart City pakai (aplikasi) Qlue. Kamu juga nggak mungkin (pantau semua) orang begitu banyak, jadi mending langsung saja masukin program Smart City fotonya, ketemu apa langsung lapor, kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," jelasnya.
Ahok belum dapat memberi kepastian menerima atau menolak ajuan Rp 98 miliar tersebut. Pihaknya baru menyarankan agar Bawaslu DKI bisa bekerjasama dengan program Jakarta Smart City untuk bisa menekan biaya pengeluaran untuk pengawas TPS di lapangan.
"Lihat dulu kalau murah, nggak usah (Rp 98 miliar). (Untuk anggaran Pilgub 2017) Silakan tanya Pak Ratiyono (Kepala Kesbangpol DKI). Dia yang urus," tutup Ahok.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mimah menyebut pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 98 triliun untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota, hari ini.
"(Itu digunakan untuk) Bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Panwaslu DKI Minta Rp 98 T Untuk Bayar Pengawas TPS Pilgub 2017
Ketua Panwaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mimah menyebut pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 98 triliun untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"(Itu digunakan untuk) bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Mimah mengatakan proses perekrutan petugas pengawas TPS mulai dilakukan pada Maret 2016 mendatang. Ada 267 kelurahan yang perlu dijaga oleh petugas pengawas TPS nanti pada saat pelaksanaan Pilgub 2017.
"Sekitar Maret 2016 kita mulai perekrutan. Kita butuh sosialisasi, anggaran terbatas jadi kita manfaatkan, anggaran dari negara (APBN) 2015. Tapi itu kayaknya sulit untuk menjangkau seluruh DKI Jakarta," terang Mimah.
Dia juga mengatakan, Ahok menawarkan agar Panwaslu DKI bekerjasama dengan Smart City. Hal ini dimaksud agar bisa memudahkan pengawasan sekaligus penghematan anggaran. Namun Mimah menyebut proses verifikasi data Smart City butuh waktu yang lama.
"Tawaran Pak Gubernur tadi kita kerjasama dengan Smart City. Apa yang mau disampaikan Bawaslu ke publik melalui Smart City? Jadi kan kalau kita harus ketemu sama masyarakat di 267 kelurahan itu memakan waktu lama. Makanya melalui itu," lanjut dia.
Saat ini, Mimah menyebut pihaknya sudah memiliki kantor permanen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dia mengatakan tidak ingin mengulang kejadian saat pemilukada 2014 lalu.
"Di Jalan Danau 3, Sunter. Kantornya permanen, kalau tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ke bawah sudah adhoc. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat panwaslu terbentuk kantor belum siap. Maka kita minta Pak Ahok untuk menyiapkan," pungkasnya.
Comments