Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, anggota Badan Anggaran DKI Bestari Barus bertanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang penggunaancoorporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan DKI Jakarta.
"Kita sangat sering mendengar nih. Bahwa kita sudah hampir tidak pakai APBD lagi dalam pembangunan. Sebetulnya ada rasa penasaran saya, ada berapa sih dalam setahun CSR yang teralokasi ke kita?" tanya Bestari di gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).
Bestari juga bertanya apakah CSR dari pihak swasta tersebut langsung masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI.
Bestari pun menjelaskan pentingnya dia mempertanyakan hal ini. Sebab, saat ini, masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Pemprov DKI sering menggunakan CSR dalam program pembangunannya.
"Saya agak deg-degan juga jadinya turun ke masyarakat karena masyarakat sekarang sudah paham. Kata mereka, pembangunan DKI sudah hampir 50 persen pakai CSR semua. Kita mau tahu berapa persen sebenarnya," ujar dia.
Mengenai hal ini, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menerima CSR dalam bentuk uang melainkan langsung dalam bentuk barang. Kemudian, barang tersebut pun langsung dimasukan ke dalam data inventaris.
Saefullah mengatakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI akan menbawa dan menjelaskan lebih rinci mengenai data-data tersebut dalam rapat yang akan datang.
"Misalnya seperti RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) itu dari mana saja, jumlahnya berapa, di mana saja," ujar dia.
"Kita sangat sering mendengar nih. Bahwa kita sudah hampir tidak pakai APBD lagi dalam pembangunan. Sebetulnya ada rasa penasaran saya, ada berapa sih dalam setahun CSR yang teralokasi ke kita?" tanya Bestari di gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).
Bestari juga bertanya apakah CSR dari pihak swasta tersebut langsung masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI.
Bestari pun menjelaskan pentingnya dia mempertanyakan hal ini. Sebab, saat ini, masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Pemprov DKI sering menggunakan CSR dalam program pembangunannya.
"Saya agak deg-degan juga jadinya turun ke masyarakat karena masyarakat sekarang sudah paham. Kata mereka, pembangunan DKI sudah hampir 50 persen pakai CSR semua. Kita mau tahu berapa persen sebenarnya," ujar dia.
Mengenai hal ini, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menerima CSR dalam bentuk uang melainkan langsung dalam bentuk barang. Kemudian, barang tersebut pun langsung dimasukan ke dalam data inventaris.
Saefullah mengatakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI akan menbawa dan menjelaskan lebih rinci mengenai data-data tersebut dalam rapat yang akan datang.
"Misalnya seperti RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) itu dari mana saja, jumlahnya berapa, di mana saja," ujar dia.
Comments