Bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan, tanpa mengandalkan pihak lain. Caranya, dengan bergerak secara nyata mengembangkan sektor ekonomi mandiri.
Begitulah poin yang disampaikan dalam diskusi diskusi 'Silaturahmi Pejuang Pribumi: Kebangkitan Gerakan Pribumi' yang digelar Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) di Kafe PappaJack, Jl Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2015).
Hadir sejarawan dan budayawan Betawi Ridwan Saidi, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Ketua Umum Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet, Ketua Gerakan Pribumi Bersatu Bambang Smith, dan Presiden Geprindo Bastian P Simanjuntak.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy memberikan pandangannya soal gerakan pribumi untuk bangkit dari dominasi ekonomi dari pihak eksternal mereka. Caranya adalah membuat langkah nyata, dia mencontohkan menggerakkan energi alternatif terbarukan.
Dia menceritakan pengalamannya menggerakkan usaha energi terbarukan bersama petambak di Tulang Bawang Lampung. Energi matahari sebagai sumber listrik, atau solar energy, menjadi pilihannya. Mereka mengembangkan tanpa bantuan pemerintah.
"Jadi kita memakasi sistem 'crowded fund', dihimpun wali amanat, diinjeksikan, menimbulkan power energy. Buktinya di Tulang Bawang saya kerjakan, dari masyarakat compang-camping sekarang mereka punya Pajero (mobil)," ujar Noorsy.
Kedua, masyarakat pribumi bisa menggerakkan sektor pangan. Usaha tersebut juga perlu dilakukan dengan cara sama, secara mandiri dengan cara 'patungan' dan bagi hasil.
Noorsy menyatakan perlawanan pribumi pertama kali bukanlah gerakan sosial, melainkan gerakan ekonomi yang timbul saat masa kolonialisme, awal abad 20 silam, sebelum Boedi Utomo.
Kini pribumi juga harus bangkit, bergerak dalam ranah ekonomi. "Nggak usah takut dituding nasionalisme sempit (karena menonjolkan pribumi), karena saya belasan tahun dituding nasionalisme sempit," kata Noorsy.
Ratna Sarumpaet menyatakan saat ini perjuangan masyarakat sudah tak terlalu efektif lagi bila hanya dilakukan dengan 'demonstrasi dan spanduk'. Dia memandang positif ide 'crowded fund' untuk usaha ekonomi dan pangan yang dikemukakan Noorsy.
Ratna lantas menginginkan Noorsy maju menjadi Gubernur DKI pada Pilgub DKI 2017, menggantikan Gubernur DKI Basuki T Purnama.
"Ada satu permintaan saya sama Bang Noorsy, 2017 kita akan ada suksesi kepemimpinan DKI, kalau kita tidak 'happy' dengan kepemimpinan Ahok, kita cari penggantinya, aku minta beliau ini (Noorsy)," kata Ratna disambut tepuk tangan.
Noorsy hanya merunduk dan tersenyum seadanya, dan dikomentari Ratna, "Jangan tersenyum seperti perempuan sedang dilamar."
Menurut Ratna, mengkritisi Ahok tak bisa dilakukan lewat isu etnisitas. "Kita nggak bisa lawan Ahok dengan sensitivitas etnis," kata Ratna.
"Satu-satunya cara, nggak penting lah mendemo dia (Ahok). Siapkan gubernur yang baru. Siapkan Jakarta yang maju beradab," ujar Ratna.
Meski demikian, saat ditanyakan kembali ke Noorsy usai diskusi soal kesediaannya maju di Pilgub DKI 2017, Noorsy hanya menjawab dengan tatapan lurus ke wartawan, "No comment."
Soal gerakan pribumi itu sendiri, Presiden Geprindo, Bastian, menyatakan Indonesia didirikan oleh organisasi-organisasi perkumpulan pribumi yang bersatu melawan kolonialisme. Geprindo bukanlah gerakan rasisme, dan mereka tidak anti-asing. Namun pihak asing perlu diatur dengan batasan hukum yang tegas agar tak merugikan bangsa Indonesia.
Sejarawan Ridwan Saidi lebih memilih menggunakan istilah 'native people (penduduk asli)' daripada 'pribumi'. Istilah kedua dirasa bersifat politis.
Soal 'native people', menurut Ridwan, saat ini dunia sedang menaruh perhatian kepada penduduk asli di berbagai belahan dunia. Dia mencontohkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang diundang PBB berpidato dalam Bahasa Sunda. Hillary Clinton dari Amerika Serikat juga pernah mengunjungi Petojo pada 2011, karena Kampung Petojo dihuni oleh 'native people'.
Begitulah poin yang disampaikan dalam diskusi diskusi 'Silaturahmi Pejuang Pribumi: Kebangkitan Gerakan Pribumi' yang digelar Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) di Kafe PappaJack, Jl Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2015).
Hadir sejarawan dan budayawan Betawi Ridwan Saidi, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Ketua Umum Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet, Ketua Gerakan Pribumi Bersatu Bambang Smith, dan Presiden Geprindo Bastian P Simanjuntak.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy memberikan pandangannya soal gerakan pribumi untuk bangkit dari dominasi ekonomi dari pihak eksternal mereka. Caranya adalah membuat langkah nyata, dia mencontohkan menggerakkan energi alternatif terbarukan.
Dia menceritakan pengalamannya menggerakkan usaha energi terbarukan bersama petambak di Tulang Bawang Lampung. Energi matahari sebagai sumber listrik, atau solar energy, menjadi pilihannya. Mereka mengembangkan tanpa bantuan pemerintah.
"Jadi kita memakasi sistem 'crowded fund', dihimpun wali amanat, diinjeksikan, menimbulkan power energy. Buktinya di Tulang Bawang saya kerjakan, dari masyarakat compang-camping sekarang mereka punya Pajero (mobil)," ujar Noorsy.
Kedua, masyarakat pribumi bisa menggerakkan sektor pangan. Usaha tersebut juga perlu dilakukan dengan cara sama, secara mandiri dengan cara 'patungan' dan bagi hasil.
Noorsy menyatakan perlawanan pribumi pertama kali bukanlah gerakan sosial, melainkan gerakan ekonomi yang timbul saat masa kolonialisme, awal abad 20 silam, sebelum Boedi Utomo.
Kini pribumi juga harus bangkit, bergerak dalam ranah ekonomi. "Nggak usah takut dituding nasionalisme sempit (karena menonjolkan pribumi), karena saya belasan tahun dituding nasionalisme sempit," kata Noorsy.
Ratna Sarumpaet menyatakan saat ini perjuangan masyarakat sudah tak terlalu efektif lagi bila hanya dilakukan dengan 'demonstrasi dan spanduk'. Dia memandang positif ide 'crowded fund' untuk usaha ekonomi dan pangan yang dikemukakan Noorsy.
Ratna lantas menginginkan Noorsy maju menjadi Gubernur DKI pada Pilgub DKI 2017, menggantikan Gubernur DKI Basuki T Purnama.
"Ada satu permintaan saya sama Bang Noorsy, 2017 kita akan ada suksesi kepemimpinan DKI, kalau kita tidak 'happy' dengan kepemimpinan Ahok, kita cari penggantinya, aku minta beliau ini (Noorsy)," kata Ratna disambut tepuk tangan.
Noorsy hanya merunduk dan tersenyum seadanya, dan dikomentari Ratna, "Jangan tersenyum seperti perempuan sedang dilamar."
Menurut Ratna, mengkritisi Ahok tak bisa dilakukan lewat isu etnisitas. "Kita nggak bisa lawan Ahok dengan sensitivitas etnis," kata Ratna.
"Satu-satunya cara, nggak penting lah mendemo dia (Ahok). Siapkan gubernur yang baru. Siapkan Jakarta yang maju beradab," ujar Ratna.
Meski demikian, saat ditanyakan kembali ke Noorsy usai diskusi soal kesediaannya maju di Pilgub DKI 2017, Noorsy hanya menjawab dengan tatapan lurus ke wartawan, "No comment."
Soal gerakan pribumi itu sendiri, Presiden Geprindo, Bastian, menyatakan Indonesia didirikan oleh organisasi-organisasi perkumpulan pribumi yang bersatu melawan kolonialisme. Geprindo bukanlah gerakan rasisme, dan mereka tidak anti-asing. Namun pihak asing perlu diatur dengan batasan hukum yang tegas agar tak merugikan bangsa Indonesia.
Sejarawan Ridwan Saidi lebih memilih menggunakan istilah 'native people (penduduk asli)' daripada 'pribumi'. Istilah kedua dirasa bersifat politis.
Soal 'native people', menurut Ridwan, saat ini dunia sedang menaruh perhatian kepada penduduk asli di berbagai belahan dunia. Dia mencontohkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang diundang PBB berpidato dalam Bahasa Sunda. Hillary Clinton dari Amerika Serikat juga pernah mengunjungi Petojo pada 2011, karena Kampung Petojo dihuni oleh 'native people'.
Comments