Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono telah selesai melakukan rangkaian tour de Java yang menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu rekomendasinya adalah mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengalokasikan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintahan juga diminta memikirkan program penanggulangan kemiskinan.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti menerima saran dan kritik dari siapapun, termasuk dari Partai Demokrat. Namun, Johan mengingatkan bahwa pemerintah juga telah mengalokasikan sejumlah dana dari APBN untuk program penanggulangan kemiskinan.
"Kritik atau masukan dari Partai Demokrat itu adalah bagian dari masukan yang disampaikan oleh pihak lain kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi. Tentu, apakah masukan itu sesuai kenyataan atau tidak, akan ditindak lebih lanjut. Namanya juga masukan. Ya diterima lah, namanya juga masukan. Tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak dilihat dari, kan orang di luar tentu tidak mengetahui secara detil yang ada di pemerintahan. Sebagai masukan itu sah-sah saja," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (21/3/2016).
Johan mengingatkan, pemerintah saat ini memang menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, hal tersebut tidak berarti pemerintah abai terhadap program penanggulangan kemiskinan.
"Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Itu kan juga bermaksud untuk mengurangi kemiskinan," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengeluarkan 10 rekomendasi sebagai hasil dari tour de Java yang dilakukan SBY. Salah satu poin rekomendasi tersebut menyorot terkait program pemerintah yang telalu fokus ke pembangunan infrastruktur.
"1. Pembangunan Infrastruktur. Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," demikian bunyi salah satu rekomendasi yang dibacakan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Minggu (20/3).
Comments