Berita Indonesia Terkini

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  menegaskan, diwajibkannya ketua RT/RW melaporkan aduan masyarakat via apliasi Qlue merupakan bagian dari upaya transparansi. Sebab, ia tidak mungkin memberikan uang operasional kepada RT/RW begitu saja tanpa adanya bukti digunakan untuk apa uang tersebut. Oleh karena itu, Ahok menyatakan, laporan aduan masyarakat via Qlue merupakan bukti bahwa uang operasional yang dibayarkan ke Ketua RT/RW digunakan untuk hal tersebut. "Sekarang logika begini aja, mereka mau masuk penjara apa enggak? Kalau kami terima uang APBD itu ada pertanggungjawababan enggak? Sekarang ini pertanggungjawabannya uang operasional itu ngarang-ngarang enggak? Bikin kwitansi aja hati-hati ini," kata dia di Balai Kota, Senin (30/5/2016). Sebelumnya, sejumlah Ketua RT/RW mengeluhkan diwajibkannya mereka melaporkan keluhan masyarakat via aplikasi pengaduan via Qlue. Selain mengeluhkan sulitnya penggunaan Qlue, mereka juga menilai besaran uang operasional b...

CEO Qlue Rama Raditya menjelaskan bagaimana mekanisme yang dipakai dalam aplikasi Qlue sehingga dipastikan tidak dapat direkayasa bahkan disalahgunakan untuk adu domba. Hal ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Ketua RW 05 Cipete Selatan yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C dari Partai Gerindra, Abdul Ghani, yang menyebutkan Qlue rentan direkayasa dan bisa dipakai sebagai ajang adu domba. "Qlue tidak sembarangan begitu. Ada avatar yang kalau dia menjabat sebagai Ketua RT atau RW, cuma dia yang bisa punya, atas persetujuan langsung dari lurah sebagai atasannya dia," kata Rama kepada  Kompas.com , Senin (30/5/2016). Rama menuturkan, sejak awal, pengurus RT atau RW mendaftar untuk menggunakan aplikasi Qlue, mereka harus melapor dan mendaftarkan diri kepada lurah setempat. Dari persetujuan lurah tersebut, akun pengurus RT atau RW itu akan diberi pembeda dari akun lainnya, termasuk yang membedakannya dengan warga atau bukan. "Kalau avatar untuk Ketua RT/...

 Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  menilai kisruh Qlue yang saat ini terjadi hanya alasan yang dibuat-buat oleh oknum Ketua RT/RW. Kisruh Qlue, kata dia, merupakan puncak kekesalan dari oknum Ketua RT/RW terhadap dirinya. Menurut Ahok, oknum Ketua RT/RW yang kesal kepadanya adalah para Ketua RT/RW yang kini kehilangan pendapatan dari sejumlah kegiatan pelanggaran, di antaranya seperti parkir dan pedagang kaki lima (PKL) liar. Ahok menduga para oknum Ketua RT/RW itu dulunya sering mendapat setoran dari kegiatan-kegiatan tersebut. "Qlue ini kan cuma nyari alasan gimana mau ribut sama saya. Kalau mau ribut sama saya, dia bilang "gue ribut sama Ahok, kenapa? karena lapak saya diambil", ya malu dong gue ribut sama Ahok karena parkir diambil sama UPT parkir," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (30/5/2016). Seperti diberitakan, belakangan ini muncul sejumlah Ketua RT/RW yang mengeluhkan diwajibkannya mereka melaporkan keluhan masyarakat via aplikasi pengad...

Wakil Ketua DPRD DKI  Jakarta  Mohammad Taufik optimis dapat menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setidaknya, dia harus mengumpulkan 80 tanda tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk bisa menggulirkan HMP. "Kalau minimal 80 diparipurnakan, dapat lah, orang enggak demen semua," katanya saat dihubungi, Jakarta, Senin (30/5). Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru 12 tanda tangan yang berhasil dikumpulkannya. Mereka yang telah sepakat dengan pengajuan HMP ini berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat dan PPP. Walaupun begitu, politisi Gerindra ini tidak khawatir jika Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) datang menagih janji satu minggu tentang HMP ini "Ya diedarin terus pokoknya. Kalau mereka (AMJU) datang ya enggak apa-apa kami (DPRD DKI) harus terima dong," tutup Taufik. Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakar...

Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) segera membeberkan hasil kajian soal dugaan  korupsi  dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (  Ahok ). Atas rencana tersebut, sejumlah pihak meminta agar Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ahok menilai desakan tersebut sangat berbau politis jelang Pilgub 2017 mendatang. "Terserah mereka mau fitnah apa, masyarakat juga sudah tahu. Kalau mau dibawa ke pengadilan coba saja periksa BAP jangan fitnah-fitnah jelang pilkada,"kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/5). Calon petahana dalam pilkada serentak tahun depan ini justru menantang untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara. "Saya sudah berani tantang pembuktian harta pejabat itu baru benar. Enggak usah banyak ngomong deh, coba itu buka PPATK aliran dana semua pejabat itu ke mana, gaya hidupnya, mobilnya, r...

Perjuangan pendukung bakal calon petahana Basuki T Purnama (Ahok), temanAhok untuk mendapatkan tiket maju secara independen terus dilakukan. Kejar target sejuta KTP dukungan untuk pasangan Ahok-Heru juga kian progres dan sudah mencapai 900.282. Pencapaian ini tidak lepas dari ide dan kampanye kreatif yang tim ini tunjukkan. Terbaru, temanAhok menggelar acara penggalangan dana dan dukungan yang diberi nama Teman Ahok Fair. Acara ini digelar selama 2 hari, mulai tanggal 28-29 Mei di Gudang Sarinah Ecosystem, Pancoran Timur,  Jakarta  Selatan. Tujuan acara ini adalah untuk penggalangan dana dan dukungan dalam memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan KPU. Sebab, pihak temanAhok juga mengakui pemenuhan syarat administratif KPU ini akan membutuhkan banyak energi dan tentu saja dana yang tidak sedikit. Hasilnya cukup memuaskan, dari acara ini temanAhok berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp 1,4 miliar dan sekitar 500-an KTP warga DKI. Ada pun total dana yang dikeluarkan untuk ...

  Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan upah minimum provinsi 2017 sebesar Rp 650 ribu. KSPI berharap kenaikan upah minimum bisa mendorong kesejahteraan para pekerja. Gubernur DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi olehnya. Sebab telah ada rumusan baku untuk menghitung UMP setiap tahunnya. "Patokan kami jelas namanya UMP adalah survei dari kebutuhan hidup layak dikali inflasi tahun depan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5). Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selama ini buruh terus berjuang agar pemerintah menaikkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item. Jika pemerintah menerapkan komponen kebutuhan hidup layak 84 item, maka akan ada kenaikan upah sekitar Rp 900 ribu untuk setiap provinsi. "Kami tetap berorientasi pada KHL 84 item sebagai dasar penetapan upah layak. Hitungan kami dengan 84 item, setelah su...

  Wakil Ketua Komisi III Sufmi Dasco Ahmad menyebut Gubernur DKI Ahok harus bisa lebih bijak menyikapi soal penolakan sejumlah RT / RW terhadap aplikasi Qlue. Ada dua hal yang seharusnya diperhatikan oleh Ahok "Yang pertama, Ahok jangan memperlakukan RT dan RW seperti bawahannya. Walau bagaimanapun RT dan RW bukanlah karyawan Pemprov DKI dan uang kehormatan yang mereka terima tiap bulan sebenarnya tidak dapat disebut gaji," ujarnya kepada wartawan di  Jakarta , Senin (30/5). Secara filosofis, RT dan RW adalah tokoh yang dipercaya dan dipilih masyarakat setempat untuk mengurus persoalan administrasi sederhana dan interaksi diantara mereka, jadi hubungannya sangat kekeluargaan, bukan hubungan kerja.  Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 secara garis besar menjelaskan bahwa Rukun Tetangga, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat . "Yang kedua, kebanyakan RT dan RW adalah warga senior yang telah pensiun. Mereka bersedia menjadi RT dan ...

 Untuk meminimalisir penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  akan menagih kewajiban pengembang serta kontribusi. Jika pengembang tidak memberi kontribusi, Basuki tidak akan menerbitkan izin bagi mereka. Pria yang akrab disapa Ahok itu menyebutnya sebagai kebijakan palang pintu. Palang pintu merupakan kesenian khas Betawi untuk membuka penghalang seseorang masuk daerah tertentu. Seseorang itu harus melakukan berbagai cara yang disyaratkan tuan rumah agar penghalang terbuka. "Orang bilang, (kebijakan) ini preman. Tapi saya menyebutnya ini budaya palang pintu," kata Ahok, beberapa waktu lalu. Ahok mencontohkan, jika ada pengembang yang ingin menaikkan koefisien lantai bangunan (KLB) mereka, harus membayar kewajiban. Seperti contohnya Mori Building Company yang ingin menaikkan KLB mereka. Pemprov DKI Jakarta meminta perusahaan tersebut membangun tambahan jalan layang di Semanggi. Jika kewajiban d...

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno tak mempermasalahkan aturan yang ditetapkan calon petahana  Basuki Tjahaja Purnama . Aturan itu terkait sumbangan dana kampanye sebesar Rp 50 juta bagi warga kelas menengah ke atas yang mau makan satu meja dengannya dan Rp 500.000 bagi warga kelas menengah ke bawah. "Enggak apa-apa, kalau memang ada warga yang mau. Karena sumbangan maksimal perorangan itu Rp 50 juta," kata Sumarno, saat dihubungi wartawan, Senin (30/5/2016). Sumarno menjelaskan, klausul mengenai sumbangan dana kampanye tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye. "Lihat di bab kampanye," kata Sumarno. Adapun besaran sumbangan donatur atas nama pribadi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai politik maupun jalur independen maksimal Rp 50 juta. Sedangkan sumbangan donatur atas nama kelompok atau badan swasta maks...

 Ribuan warga yang mengunjungi "Teman Ahok Fair" berebut ingin mengabadikan kebersamaan dengan Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama . Di Gudang Sarinah Ecosystem, Pancoran, Minggu (29/5/2016), mereka berteriak memanggil Basuki yang berada di atas panggung agar mau berfoto bersama mereka. Pria yang akrab disapa Ahok itu harus mondar-mandir ke sisi kiri dan kanan panggung untuk menghampiri warga. Setelah itu, Ahok berjongkok dan ber-selfie ria dengan warga. Kehebohan tidak hanya terjadi di atas panggung. Suasana yang jauh lebih heboh terjadi di bawah panggung. Ketika Ahok bergerak ke sisi kiri, semua pengunjung seolah tumpah ke sebelah kiri juga. Mereka saling dorong agar bisa tertangkap kamera yang diarahkan Ahok. Saat Ahok bergerak ke kanan panggung, pengunjung juga bergerak ke arah kanan. Saat Ahok sudah berada di belakang panggung, kehebohan belum juga selesai. Warga yang tidak puas segera meminta kepada panitia untuk bisa berfoto bersama Ahok. Ternyata...

 Ketua RW 12, Kebon Melati, Jakarta Pusat Agus Iskandar menilai kewajiban RT/RW untuk melaporkan tentang lingkungan setempat melalui aplikasi Qlue tiga kali dalam sehari dirasa memberatkan. Pasalnya, menurut Agus, dia sudah melayani kebutuhan para warga sebagai ketua RW selama 24 jam. "Capek dong Pak, saya sudah melayani masyarakat selama 24 jam sehari. Mulai dari urusan administrasi maupun menjaga kerukunan warga," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). Agus menambahkan, seharusnya kewajiban melaporkan di aplikasi Qlue tidak ditargetkan. Menurutnya, dia pasti akan melaporkan jika ada kejadian di lingkunganya, sehingga tidak perlu ditargetkan. (Baca:  Ketua RW yang Dipecat Ahok Sebut Menolak Qlue Bukan Karena Uang ) "Saya enggak senang itu karena diwajibkan, Allah saja yang ciptakan saya hanya mewajibkan sholat lima waktu, masa Ahok kasih Rp 900.000 kita diwajibin tiga kali lapor," ucap dia. ...

 Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar, mengaku dihubungi oleh kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta,  Yusril Ihza Mahendra . Agus diminta mengundurkan diri oleh Lurah karena menolak kebijakan Pemprov DKI melapor melalui aplikasi Qlue. Agus mengatakan, Yursil ingin mendampinginya sebagai kuasa hukum untuk menangani pemecatan dirinya oleh Lurah Kebon Melati, Wenetrin. "Pak Yusril semalem nelepon saya, mau ngebantu saya mengenai persoalan ini. Dia mau ngasih pendampingan hukum," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). Menanggapi keinginan Yusril tersebut, Agus mengaku belum memutuskannya. Menurut Agus, dia tidak ingin permasalahan itu menjadi ajang politik. "Saya enggak menolak dan mengiyakan, karena permasalahan ini saya tidak mau tercampur politik," ucapnya. Agus menegaskan, permasalahannya ini tidak bernuansa politik. Selain itu, ia menolak Qlue bukan karena p...

Ketua RW 05 Cipete Selatan, Jakarta Selatan yang juga menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C dari Fraksi Partai Gerinda, Abdul Ghoni menilai Pemprov DKI Jakarta harus melakukan sosialisi intensif kepada Ketua RT/RW terkait penerapan aplikasi Qlue. Menurut Abdul, masih banyak Ketua RT/RW yang sudah sepuh dan tidak paham teknologi. "Ketua RT/RW kan ada yang dipilih warga karena ketokohannya dan ada juga yang berusia lanjut, mereka ada yang gaptek. Semestinya ada sosialisasi dulu dong," ujar Abdul di Kantor Sekretariat RW 12, Kebon Melati, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). Abdul juga menilai, laporan melalui aplikasi Qlue rentan direkayasa dan bisa berbuntut sebagai ajang adu domba. Ia menuturkan sistem keamanan pada aplikasi tersebut juga belum teruji. "Apakah Qlue menjamin pihak lain tidak bisa masuk kedalam aplikasi itu dengan mengaku seolah-olah kami yang melaporkannya? Kan hal itu bisa saja terjadi," ucapnya. (Baca:  Ini Alasan Ketua RW 12 Ke...

 Dalam acara Teman Ahok Fair, "Teman Ahok" memasang Papan Aspirasi yang menjadi tempat pengunjung menuliskan aspirasinya untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama . Menariknya, papan tersebut bukan hanya diisi oleh aspirasi warga Jakarta saja, melainkan juga warga di luar Jakarta. " Aku dari Tangerang Selatan, tetapi aku ke sini. Ahok lover ," tulis salah satu pengunjung di Papan Aspirasi, Minggu (29/5/2016). Kegiatan Teman Ahok Fair memang tidak terbatas untuk warga Jakarta saja. Tidak ada kewajiban bagi pengunjung untuk menunjukan KTP DKI agar bisa masuk. Asalkan membeli tiket masuk, warga luar Jakarta pun bisa hadir. Teman Ahok Fair sendiri digelar di Gudang Sarinah Ecosystem, Jalan Pancoran Timur, Jakarta Selatan. "Kalau saja KTP Bogor bisa  dikumpulin , sudah saya  kumpulin  buat Pak Ahok. Semangat warga Jakarta dan Teman Ahok buat pengumpulan 1 juta KTP," ujar Gerry Christian. (Baca:  Sejuta Harapan di "Teman Ahok Fair" ) ...

Action figure Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga dibuat oleh pencipta action figure Sumanto dan Robot Gedek. Ada yang unik di papan aspirasi yang terpasang di Teman Ahok Fair, Minggu (29/5/2016). Selain beribu tulisan, terpajang  action figure   Basuki Tjahaja Purnama , alias Ahok. Action figure Ahok yang masih dalam kemasan tertempel di papan tersebut. Tampak Ahok digambarkan mengenakan kemeja putih, helm keselamatan berwarna kuning, sepatu boot kuning, celana biru, sambil kedua tangannya berada di pinggang. Di papan aspirasi, ada tulisan "Hey Dude, I Made This For You!" Bentuk hurunya sangat jelas karena dibuat tebal. Tidak diketahui kapan si pembuat menempelkan  action figure  itu. Action figure  Ahok ini diduga dibuat oleh orang yang sama dengan pembuat bobek Robot Gedek. Sebab, kemasan  action figure  tersebut juga mencantumkan nama pembuat yang sama yaitu Goodguysneverwin & Co. present. Hal yang berbeda dari...

Presiden Joko Widodo menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual dalam Perppu yang diterbitkannya Selasa (24/5) lalu. Rupanya, soal hukuman mati ini sempat menjadi diskusi panjang antara Jokowi dan Ahok. Sebagaimana diketahui Ahok dan Jokowi memang sudah dekat sejak lama hingga keduanya bersama-sama memimpin Jakarta. Setelah Jokowi menjadi Presiden, Ahok masih sering menemui Jokowi di Istana untuk berdiskusi tentang banyak hal. Nah, salah satu topik yang sering dibahas dalam pertemuan itu adalah hukuman mati. Ahok bercerita, dia berdebat secara pribadi soal tepat tidaknya hukuman mati diterapkan di Indonesia. "Sekarang lagi ramai soal kebiri soal hukuman mati. Wah saya bisa berdebat berkali-kali dengan Pak Jokowi soal hukuman mati, serius ini," cerita Ahok saat memberi sambutan dalam Lokakarya tentang penggunaan Bahasa Indonesia di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/5/2016). "Saya bisa bertemu sebagai teman sampai 3-4 kali. Sampai teman ...

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi sambutan dalam lokakarya tentang penggunaan bahasa Indonesia. Lokakarya itu guna memastikan bahasa Indonesia diterapkan secara baik. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud memaparkan bahasa Indonesia tidak diterapkan secara baik dan melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Contoh sederhana yang dipaparkan dan luput dari perhatian adalah soal penamaan hotel atau apartemen. Lalu soal tayangan-tayangan iklan yang dipajang di jalan, banyak yang tak berbahasa Indonesia yang baik. Pemprov DKI diharapkan bisa memperbaiki hal itu. Namun, Ahok menilai sangat sulit menerapkan bahasa Indonesia yang baik, apalagi di ibu kota DKI yang merupakan kota metropolitan. Ahok mencontohkan beberapa kasus di mana bahasa Indonesia pada faktanya tak diterapkan dengan baik. "Secara fakta susah dilaksanakan di lapangan. Saya masih ingat tahun berapa gitu ketika Pak Harto mewajibkan semu...

Jokowi pindahan ke Istana Negara. ©AFP PHOTO/Adek Berry Merdeka.com -  Gubernur DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa  Ahok  pernah mengatakan dirinya lebih memilih hukuman mati tanpa remisi ketimbang hukuman kebiri dengan bahan kimia seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam sebuah kesempatan, Ahok berdiskusi dengan Presiden  Jokowi  soal penerapan hukuman mati di Indoensia. Secara garis besar, Presiden malah tidak menyetujui adanya peraturan hukuman mati. Tapi, katanya, mau tidak mau hukuman mati harus dilakukan karena amanat UU. "Saya sama Pak Jokowi kan teman dan suka berdiskusi banyak hal. Misal setuju enggak hukuman mati? Pak Jokowi kan bukan setuju enggak setuju. Secara pribadi kan mungkin enggak setuju, tapi secara aturan kan beliau harus menegakkan," kata Ahok di Bal...