M Sanusi mengaku ditanya penyidik KPK soal adanya barter tambahan kontribusi dengan biaya penggusuran Kalijodo. Hal itu disampaikan oleh pengacara M Sanusi, Krisna Murthi.
"Tadi justru pas Bang Uci diperiksa, kita juga kaget penyidik juga menanyakan itu kepada Bang Uci, mengetahui atau tidak tentang adanya itu," ujar Krisna ketika dikonfirmasi, Rabu (11/5/2016).
Krisna mengatakan meski begitu, Krisna mengaku bahwa M Sanusi hanya merespons diplomatis.
"Artinya kalau kita melihat di sini, penyidik mempunyai fakta-fakta riil atau bukti-bukti terkait itu. Bang Uci juga mengatakan tadi kalau memang itu dibiayai oleh pihak swasta untuk kepentingan Pemda, betapa bahayanya ya. Cuma bilang gitu tadi," papar Krisna.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga telah menegaskan bahwa anggaran penertiban kawasan Kalijodo tidak berasal dari PT Agung Podomoro. Namun, Ahok belum mau membuka darimana anggaran penertiban bekas lokalisasi itu.
"Enggak lah, bukan dari mereka," kata Ahok di Istana Negara, JL Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Ahok menepis isu yang menyebutkan ada barter antara pemberian izin reklamasi dengan anggaran penertiban Kalijodo. Apalagi, pemberian izin reklamasi terhadap PT Agung Podomoro sudah dikeluarkan sejak lama.
"Enggak bener itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa KPK," tegas Ahok.
Bantahan juga disampaikan pengacara Ariesman, Adamhar. Kliennya selaku direksi Agung Podomoro tidak pernah ditanya soal dana untuk relokasi Kalijodo. Dan tidak ada dana yang dialirkan untuk Kalijodo.
"Tadi justru pas Bang Uci diperiksa, kita juga kaget penyidik juga menanyakan itu kepada Bang Uci, mengetahui atau tidak tentang adanya itu," ujar Krisna ketika dikonfirmasi, Rabu (11/5/2016).
Krisna mengatakan meski begitu, Krisna mengaku bahwa M Sanusi hanya merespons diplomatis.
"Artinya kalau kita melihat di sini, penyidik mempunyai fakta-fakta riil atau bukti-bukti terkait itu. Bang Uci juga mengatakan tadi kalau memang itu dibiayai oleh pihak swasta untuk kepentingan Pemda, betapa bahayanya ya. Cuma bilang gitu tadi," papar Krisna.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga telah menegaskan bahwa anggaran penertiban kawasan Kalijodo tidak berasal dari PT Agung Podomoro. Namun, Ahok belum mau membuka darimana anggaran penertiban bekas lokalisasi itu.
"Enggak lah, bukan dari mereka," kata Ahok di Istana Negara, JL Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Ahok menepis isu yang menyebutkan ada barter antara pemberian izin reklamasi dengan anggaran penertiban Kalijodo. Apalagi, pemberian izin reklamasi terhadap PT Agung Podomoro sudah dikeluarkan sejak lama.
"Enggak bener itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa KPK," tegas Ahok.
Bantahan juga disampaikan pengacara Ariesman, Adamhar. Kliennya selaku direksi Agung Podomoro tidak pernah ditanya soal dana untuk relokasi Kalijodo. Dan tidak ada dana yang dialirkan untuk Kalijodo.
Comments