Aliansi Masyarakat Jakarta Utara meminta DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan hak angket mereka ke hak menyatakan pendapat (HMP). Harapannya melalui mekanisme ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat dilengserkan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku, belum menerima laporan terkait rencana melanjutkan HMP. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan ada kelanjutannya.
"Belum dapat laporannya," kata Prasetio ketika dihubungi, Jumat (27/5).
Terkait sikap PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum dapat memberikan sikap terkait rencana tersebut. Sebab, perlu melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Secara pribadi, ya kami harus koordinasi dulu dengan ketua umum, dengan DPP," terangnya.
Prasetio menambahkan, hak angket yang kala itu diajukan oleh anggota dewan tidak harus berujung dengan HMP. Namun, dia mengingatkan, ada surat yang beredar dari DPP agar fraksi PDI Perjuangan mengawal pemerintahan saat ini sampai selesai.
"DPP sudah memerintahkan untuk mengawal pemerintahan, jadi kalau saya bilang akan mengawal ya mengawal," tutupnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku, belum menerima laporan terkait rencana melanjutkan HMP. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan ada kelanjutannya.
"Belum dapat laporannya," kata Prasetio ketika dihubungi, Jumat (27/5).
Terkait sikap PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum dapat memberikan sikap terkait rencana tersebut. Sebab, perlu melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Secara pribadi, ya kami harus koordinasi dulu dengan ketua umum, dengan DPP," terangnya.
Prasetio menambahkan, hak angket yang kala itu diajukan oleh anggota dewan tidak harus berujung dengan HMP. Namun, dia mengingatkan, ada surat yang beredar dari DPP agar fraksi PDI Perjuangan mengawal pemerintahan saat ini sampai selesai.
"DPP sudah memerintahkan untuk mengawal pemerintahan, jadi kalau saya bilang akan mengawal ya mengawal," tutupnya.
Comments