Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak berbuat curang dalam perencanaan anggaran dan pendapatan belanja (APBD) 2017. Jika nekat, maka dipastikan akan terungkap.
"Karena hampir tidak ada ruang lagi untuk kita berbuat curang, diskriminasi. Karena kecurangan ini pasti akan terungkap," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Dalam perencanaan program tahun 2017 mendatang, para SKPD harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Program-program tersebut diminta bukan berdasar project oriented.
"Jadi, karena itu saat perencanaan ini yang sedang berjalaan pada 2017, harus dipahami pada eselon IV, III dan II. Jadi tidak boleh menyerahkan program ini ke jauh level di bawahnya, semua harus tahu," kata Saefullah.
Saat ini, para SKPD diketahui tengah melakukan pembahasan untuk program 2017. Kinerja mereka dianggap tidak pernah kendur sejak pembahasan. Malahan, saat libur panjang beberapa hari lalu, sebagian SKPD tetap bekerja.
Pembahasan saat ini diketahui dalam tahap verifikasi di tingkat sekretaris daerah sebagai Tim Perencenaan Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD).
"Ini akan berlangsung kurang lebih satu minggu, tapi kita pikir bisa 10 hari siang dan malam. Antrian kita merapihkan perencananaan," tegas Saefullah. (Baca: Ahok Akui Tak Bisa Kontrol Puluhan Ribu Item Anggaran DKI)
Comments