Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok tetap berencana membangun rumah sakit kanker di tengah lahan RS Sumber Waras. Rencana tersebut terkendala dengan adanya audit BPK soal pembelian lahan seluas 36.410 meter yang dinilai tidak wajar.
Padahal menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, rumah sakit kanker sangat diperlukan mengingat saat ini pengidap kanker di wilayah DKI meningkat. Sementara RS kanker Dharmais sudah cukup kewalahan dalam menangani pasien-pasiennya.
"Memang (meningkat), makanya satu-satunya cara, kita kerja sama dengan rumah sakit kanker, RS Dharmais, makanya saya bangun di sumber waras, termasuk yang di Pasar Minggu," ungkap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (11/5/2016).
Dengan dibangunnya RS kanker khusus bagi warga Jakarta, Ahok berharap RS Dharmais bisa fokus menangani masyarakat dari luar ibu kota. Sebab saat ini, pasien di harus mengantre cukup lama untuk bisa ditangani di RS Dharmais.
"Supaya orang-orang Indonesia yang lain yang datang berobat kanker di Dharmais tempatnya tidak dipakai oleh orang Jakarta. Sekarang kan ngantre 2 bulan 3 bulan," kata Ahok.
"Jadi gimana? Ya saya kepaksa bangun, saya harap KPK bisa cepat memutuskan penyidikan ini. Karena Sumber waras ini gantung ini," sambungnya.
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.
Temuan itu dinilai Ahok tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.
Hal ini lah yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing.
"Kamu dapat tanah di mana yang 3 koma sekian hektar di tengah kota dekat Dharmais? Itu yang saya bilang, gitu loh," tutur Ahok.
Pemprov DKI rencananya akan membangun 1.000 ranjang di RS Kanker di atas lahan Sumber Waras. Selain itu Ahok juga akan membangun 500 unit apartemen dan tempat perawaran bagi penderita kanker. Dengan begitu masyarakat dapat menikmati layanan di rumah sakit secara gratis.
"Kami akan taruh di apartemen, supaya gini doanya, 'Tuhan kayaknya saya jangan dipulangkan ke surga dulu, karena di sini surga sementaranya lumayan', sehingga umurnya akan diperpanjang," canda Ahok kala itu, Minggu (17/4).
(ear/dra)
Padahal menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, rumah sakit kanker sangat diperlukan mengingat saat ini pengidap kanker di wilayah DKI meningkat. Sementara RS kanker Dharmais sudah cukup kewalahan dalam menangani pasien-pasiennya.
"Memang (meningkat), makanya satu-satunya cara, kita kerja sama dengan rumah sakit kanker, RS Dharmais, makanya saya bangun di sumber waras, termasuk yang di Pasar Minggu," ungkap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (11/5/2016).
Dengan dibangunnya RS kanker khusus bagi warga Jakarta, Ahok berharap RS Dharmais bisa fokus menangani masyarakat dari luar ibu kota. Sebab saat ini, pasien di harus mengantre cukup lama untuk bisa ditangani di RS Dharmais.
"Supaya orang-orang Indonesia yang lain yang datang berobat kanker di Dharmais tempatnya tidak dipakai oleh orang Jakarta. Sekarang kan ngantre 2 bulan 3 bulan," kata Ahok.
"Jadi gimana? Ya saya kepaksa bangun, saya harap KPK bisa cepat memutuskan penyidikan ini. Karena Sumber waras ini gantung ini," sambungnya.
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.
Temuan itu dinilai Ahok tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.
Hal ini lah yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing.
"Kamu dapat tanah di mana yang 3 koma sekian hektar di tengah kota dekat Dharmais? Itu yang saya bilang, gitu loh," tutur Ahok.
Pemprov DKI rencananya akan membangun 1.000 ranjang di RS Kanker di atas lahan Sumber Waras. Selain itu Ahok juga akan membangun 500 unit apartemen dan tempat perawaran bagi penderita kanker. Dengan begitu masyarakat dapat menikmati layanan di rumah sakit secara gratis.
"Kami akan taruh di apartemen, supaya gini doanya, 'Tuhan kayaknya saya jangan dipulangkan ke surga dulu, karena di sini surga sementaranya lumayan', sehingga umurnya akan diperpanjang," canda Ahok kala itu, Minggu (17/4).
(ear/dra)
Comments