Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama lelah karena banyak warga Jakarta yang mengeluh langsung kepadanya.
Menurut dia, kejadian itu merupakan bukti masyarakat tidak percaya dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI di bawah Ahok(sapaan Basuki).
"Sekarang ini ada fenomena karena masyarakat ingin cepat selesai masalahnya dan enggak percaya sama birokrasi, mereka semua langsung ke Gubernur," ujar Selamat ketika dihubungi, Rabu (16/12/2015).
"Yang ada sekarang Gubernur overload. Menurut saya Gubernuroverload. Sehingga responsnya seringkali tidak terduga."
Apalagi, kata Selamat, permasalahan yang dilaporkan kepadaAhok merupakan permasalahan yang teknis sekali. Padahal, biasanya setingkat gubernur hanya memikirkan masalah-masalah strategis saja.
Selamat berpendapat, Ahok seharusnya membuat sistem pelaporan secara bertingkat. Warga tidak perlu langsung melapor kepada Gubernur tetapi bisa ke tingkat suku dinas terlebih dahulu.
Hal ini mengacu kepada kejadian seorang perempuan yang disemprot Ahok ketika melaporkan adanya praktik tarik tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Koja, Jakarta Utara.
Saat melapor kepada Ahok, perempuan bernama Yusri Isnaeni itu dituding maling dan diancam akan dipenjarakan.
Yusri yang tidak terima dipermalukan Ahok akhirnya melapor kepada Polda Metro Jaya. Yusri menuntut Ahok uang sebesar Rp 100 miliar.
Selain Yusri, sebenarnya banyak warga Jakarta lain yang mengadu langsung kepada Ahok. Biasanya, mereka menunggu Ahok tiba di Balai Kota pada pagi hari dan menggunakan kesempatan itu untuk melapor. Tidak jarang, warga-warga yang komplain itu justru dimarahi oleh Ahok.
Selamat mengatakan, Ahok tidak bisa terus-menerus menampung komplain dari masyarakat dengan cara seperti itu.
Ahok telah sering melakukan perombakan pejabat DKI, seharusnya pejabat pilihan Ahok cukup bisa dipercaya untuk menggantikan Ahok dalam menerima komplain ini.
Apalagi, permasalahan yang dilaporkan lebih tepat ditanyakan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena bersifat teknis.
"Menurut saya masyarakat seperti ini kan karena ada hal yang enggak comfortable di lapangan. Niatnya bagus, tapi ini sangat teknis betul."
"Ini perlu dipikirkan kalau keluhan semacam ini harus kemana. Kalau enggak, Gubernur akan kelimpungan. Apalagi menjelang kampanye, pasti banyak betul yang ngadu," ujar Selamat.
Namun, di luar hal itu, Selamat berpendapat Ahok tetap tidak boleh memarahi warga yang datang mengadu kepadanya.
Meskipun lelah meladeni warga, Ahok tetap harus bisa mengontrol emosinya. Sebab, warga tidak pernah mau tahu kesulitan yang dirasakan pemimpinnya.
"Sekarang terasa dia itu antipati tentang masukan atau kalau ada orang komplain. Lebih bagus itu dia terima saja, dia dengarkan, terus marahin deh tuh anak buah."
"Karena orang sampai ngadu langsung ke dia itu kan karena anak buahnya enggak bener kerjanya dong berarti," ujar Selamat.
Menurut dia, kejadian itu merupakan bukti masyarakat tidak percaya dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI di bawah Ahok(sapaan Basuki).
"Sekarang ini ada fenomena karena masyarakat ingin cepat selesai masalahnya dan enggak percaya sama birokrasi, mereka semua langsung ke Gubernur," ujar Selamat ketika dihubungi, Rabu (16/12/2015).
"Yang ada sekarang Gubernur overload. Menurut saya Gubernuroverload. Sehingga responsnya seringkali tidak terduga."
Apalagi, kata Selamat, permasalahan yang dilaporkan kepadaAhok merupakan permasalahan yang teknis sekali. Padahal, biasanya setingkat gubernur hanya memikirkan masalah-masalah strategis saja.
Selamat berpendapat, Ahok seharusnya membuat sistem pelaporan secara bertingkat. Warga tidak perlu langsung melapor kepada Gubernur tetapi bisa ke tingkat suku dinas terlebih dahulu.
Hal ini mengacu kepada kejadian seorang perempuan yang disemprot Ahok ketika melaporkan adanya praktik tarik tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Koja, Jakarta Utara.
Saat melapor kepada Ahok, perempuan bernama Yusri Isnaeni itu dituding maling dan diancam akan dipenjarakan.
Yusri yang tidak terima dipermalukan Ahok akhirnya melapor kepada Polda Metro Jaya. Yusri menuntut Ahok uang sebesar Rp 100 miliar.
Selain Yusri, sebenarnya banyak warga Jakarta lain yang mengadu langsung kepada Ahok. Biasanya, mereka menunggu Ahok tiba di Balai Kota pada pagi hari dan menggunakan kesempatan itu untuk melapor. Tidak jarang, warga-warga yang komplain itu justru dimarahi oleh Ahok.
Selamat mengatakan, Ahok tidak bisa terus-menerus menampung komplain dari masyarakat dengan cara seperti itu.
Ahok telah sering melakukan perombakan pejabat DKI, seharusnya pejabat pilihan Ahok cukup bisa dipercaya untuk menggantikan Ahok dalam menerima komplain ini.
Apalagi, permasalahan yang dilaporkan lebih tepat ditanyakan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena bersifat teknis.
"Menurut saya masyarakat seperti ini kan karena ada hal yang enggak comfortable di lapangan. Niatnya bagus, tapi ini sangat teknis betul."
"Ini perlu dipikirkan kalau keluhan semacam ini harus kemana. Kalau enggak, Gubernur akan kelimpungan. Apalagi menjelang kampanye, pasti banyak betul yang ngadu," ujar Selamat.
Namun, di luar hal itu, Selamat berpendapat Ahok tetap tidak boleh memarahi warga yang datang mengadu kepadanya.
Meskipun lelah meladeni warga, Ahok tetap harus bisa mengontrol emosinya. Sebab, warga tidak pernah mau tahu kesulitan yang dirasakan pemimpinnya.
"Sekarang terasa dia itu antipati tentang masukan atau kalau ada orang komplain. Lebih bagus itu dia terima saja, dia dengarkan, terus marahin deh tuh anak buah."
"Karena orang sampai ngadu langsung ke dia itu kan karena anak buahnya enggak bener kerjanya dong berarti," ujar Selamat.
Comments