Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar(KJP) yang ditawarkan sejumlah toko di Pasar Koja, Jakarta Utara, diduga tidak dilakukan melalui mesin pembayaran otomatis atau electronic data capture (EDC) dari Bank DKI.
Pencairan itu diduga dilakukan dengan mesin dari jaringan kerja sama antar bank yang di dalamnya terdapat Bank DKI.
"Karena EDC-nya Bank DKI tidak bisa untuk mencairkan uang," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah kepada Kompas.com, Kamis (17/12/2015).
Zulfarshah mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut perihal temuan tersebut.
"Kalau memang nanti ditemukan ada toko yang mengakalinya melalui EDC Bank DKI, tentu EDC-nya akan langsung kita tarik," ujar dia.
Untuk saat ini, Zulfarshah mengimbau pengguna KJP agar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak tergiur iming-iming yang ditawarkan pihak tidak bertanggung jawab.
Peraturan yang dimaksud adalah dana KJP tidak boleh dicairkan dan penggunaannya hanya bisa melalui transaksi non-tunai.
Dana KJP hanya boleh untuk membeli perlatan sekolah, peralatan kesehatan untuk menunjang kegiatan belajar, dan bahan makanan bergizi.
Zulfarshah mengatakan pihaknya juga sudah rutin mensosialisasikan peraturan tersebut ke toko-toko yang memiliki fasilitas EDC dari Bank DKI. Ia menyebut para pemilik toko sudah diminta untuk mentaati peraturan itu.
"Jadi, pembeliannnya hanya bisa dilakukan melalui transaksi non-tunai, dan barang yang dibeli juga hanya barang yang sudah ditetapkan. Kalau non-tunai tapi barang yang dibeli tidak sesuai juga tentu tidak boleh," ucap dia.
Kasus adanya toko-toko yang menawarkan pencairan KJP bermula dari pengaduan yang dilayangkan salah seorang perempuan asal Koja, Yusri Isnaeni ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada pekan lalu.
Kepada Ahok, ia mengatakan mengenai beberapa toko di Pasar Koja, Jakarta Utara yang menawarkan warga menguangkan KJP, dengan imbalan 10 persen dari uang yang dicairkan.
Namun, di balik aduan ini, terselip kasus pelaporan Yusri terhadap Ahok ke Polda Metro Jaya. Saat mengadu, Yusri ditudingAhok sebagai warga yang berniat mencairkan KJP.
Pencairan itu diduga dilakukan dengan mesin dari jaringan kerja sama antar bank yang di dalamnya terdapat Bank DKI.
"Karena EDC-nya Bank DKI tidak bisa untuk mencairkan uang," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah kepada Kompas.com, Kamis (17/12/2015).
Zulfarshah mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut perihal temuan tersebut.
"Kalau memang nanti ditemukan ada toko yang mengakalinya melalui EDC Bank DKI, tentu EDC-nya akan langsung kita tarik," ujar dia.
Untuk saat ini, Zulfarshah mengimbau pengguna KJP agar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak tergiur iming-iming yang ditawarkan pihak tidak bertanggung jawab.
Peraturan yang dimaksud adalah dana KJP tidak boleh dicairkan dan penggunaannya hanya bisa melalui transaksi non-tunai.
Dana KJP hanya boleh untuk membeli perlatan sekolah, peralatan kesehatan untuk menunjang kegiatan belajar, dan bahan makanan bergizi.
Zulfarshah mengatakan pihaknya juga sudah rutin mensosialisasikan peraturan tersebut ke toko-toko yang memiliki fasilitas EDC dari Bank DKI. Ia menyebut para pemilik toko sudah diminta untuk mentaati peraturan itu.
"Jadi, pembeliannnya hanya bisa dilakukan melalui transaksi non-tunai, dan barang yang dibeli juga hanya barang yang sudah ditetapkan. Kalau non-tunai tapi barang yang dibeli tidak sesuai juga tentu tidak boleh," ucap dia.
Kasus adanya toko-toko yang menawarkan pencairan KJP bermula dari pengaduan yang dilayangkan salah seorang perempuan asal Koja, Yusri Isnaeni ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada pekan lalu.
Kepada Ahok, ia mengatakan mengenai beberapa toko di Pasar Koja, Jakarta Utara yang menawarkan warga menguangkan KJP, dengan imbalan 10 persen dari uang yang dicairkan.
Namun, di balik aduan ini, terselip kasus pelaporan Yusri terhadap Ahok ke Polda Metro Jaya. Saat mengadu, Yusri ditudingAhok sebagai warga yang berniat mencairkan KJP.
Comments