Ahok Perintahkan Dinkes Periksa Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Jakarta

Pengelolaan limbah yang menyalahi aturan jadi salah satu penyebab maraknya peredaran vaksin palsu. Para pelaku diketahui menggunakan botol-botol vaksin limbah dari rumah sakit dan lainnya untuk digunakan sebagai wadah vaksin palsu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memerintahkan agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Ibu Kota. Dia ingin pihak-pihak yang nantinya terbukti lalai ditindak dan diberi sanksi tegas.

"Pengelolaan limbah rumah sakit ada permenkes-nya. Harus mengikuti permenkes karena limbah rumah sakit itu termasuk limbah B3. Buat mereka yang tidak bisa mengelola (limbah) sendiri, biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang meyakinkan betul bahwa itu dikelola dengan baik. Karena kalau yang ambil itu ternyata tidak mengelola dengan baik bermasalah juga," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.

Pernyataan tersebut disampaikan Koesmadi saat diwawancarai wartawan di Kantor Dinas Kesehatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016). Dia tengah menemani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang datang untuk memeriksa stok vaksin untuk warga Jakarta.

"Ya makanya, yang sedang kita lakukan, yang kemarin diinginkan Pak Gubernur kita lihat kembali fasilitas-fasilitas kesehatan apakah sudah mengelola (limbah) dengan baik. Kalau belum mengelola dengan baik, kita kasih kesempatan satu minggu untuk memperbaiki. Kalau belum bisa memperbaiki, sementara izinnya kita berhentikan dulu," kata Koesmadi.

Koesmadi membantah pihaknya kecolongan dalam pengawasan karena vaksin palsu juga beredar di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur. Dia menyebut Dinas Kesehatan DKI Jakarta kekurangan personel, sehingga kesulitan melakukan pengawasan terahadap 2.000 lebih fasilitas pelayanan kesehatan di Ibu Kota.

Orang tua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu berunjukrasa di RS Harapan Bunda (Agung Pambudhy/detikFoto)

"Bukan masalah kecolongan. Kamu tahu ada 2.000 klinik lebih tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kalau karyawan Dinas Kesehatan suruh mengawasi itu secara keseluruhan, tentunya enggak bisa. Nanti kapan kita melayani masyarakat," ucap Koesmadi.

(Baca juga: Vaksin Palsu Beredar di RS Harapan Bunda, Dinkes DKI Bantah Kecolongan)

Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, menjadi satu-satunya rumah sakit di Jakarta yang menerima vaksin palsu. Direktur Utama RS Harapan Bunda dr Finna tak membantah hal itu. Namun menurutnya manajemen tidak mengetahui soal vaksin palsu itu karena selama ini pihaknya selalu membeli vaksin dari distributor resmi. Beredarnya vaksin palsu di rumah sakit ini disebutnya karena ulah oknum. 

RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, tersandung kasus vaksin palsu (Rengga Sancaya/detikFoto)

Dua orang dari RS Harapan Bunda ikut ditetapkan menjadi tersangka kasus vaksin palsu. Mereka adalah dr Indra Sugiarno SpA dan suster Irna. Keluarga besar dr Indra sendiri juga menyebut bahwa dr Indra hanyalah korban karena tidak tahu vaksin itu palsu. Keluarga besar dr Indra tengah mengupayakan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri.

Dalam kasus vaksin palsu di RS Harapan Bunda, seperti tertuang dalam slide yang dipaparkan Menkes Nila F Moeloek di depan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7), seorang tersangka berpofesi sales bernama M Syahrul diketahui menawarkan vaksin palsu lewat suster Irna. Irna kemudian meminta tanda tangan dokter agar vaksin itu bisa dimasukkan sebagai persediaan rumah sakit.

Data Kemenkes soal penanganan perkara vaksin palsu (dok detikcom)

Irna ini juga diketahui sebagai penyedia botol vaksin untuk tersangka Rita Agustina dan Hidayat, pasutri yang menetap di Kemang Pratama Regency, Bekasi, Jawa Barat. Nah, botol-botol ini diduga kuat didapatkannya dari limbah botol vaksin di RS Harapan Bunda. Inilah kenapa kemudian banyak pihak, termasuk para orang tua korban meminta agar pengelolaan limbah di rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu diselidiki.