Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta telah memutuskan menghentikan proyek reklamasi Pulau G secara permanen. Selanjutnya, nasib pelaksanaan reklamasi diserahkan atau menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terima dengan keputusan yang dipimpin Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ahok selanjutnya berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertanyakan keputusan Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen.
"Itu yang ditunggu publik, bagaimana tanggapan Presiden Jokowi terkait keputusan Komite Gabungan dan surat Ahok. Apakah reklamasi akan dilanjutkan atau tidak," kata Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade, Jakarta, Jumat (22/7).
Andre menjelaskan, sebelum Komite Gabungan memutuskan menghentikan reklamasi Pulau G, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memutuskan penghentian reklamasi di Teluk Jakarta pada 13 April 2016.
Poliitikus Gerindra ini juga menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Mei 2016. Di mana dalam putusannya, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diterbitkan Ahok kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinyatakan batal atau tidak sah.
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G merujuk pada SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 yang diterbitkan Ahok pada 23 Desember 2014. Izin dikeluarkan sebulan setelah Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo pada 19 November 2014.
"Komite Gabungan sudah memutuskan, KKP dan Komisi IV DPR sudah memutuskan, pengadilan juga. Ingat loh, reklamasi pulau ini sudah diiklankan di China Daratan. Presiden harus menyampaikan sikap, apalagi di tengah isu ribuan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia," jelas Andre.
"Kalau pulau reklamasi hanya dihuni orang China, kami meminta sekiranya Presiden Jokowi untuk melaksanakan rekomendasi Komite Gabungan sekaligus menghentikan polemik reklamasi di Jakarta," sambung Andre.
Menurut dia, Jokowi sudah seharusnya menunjukkan the real leader terkait reklamasi sehingga tidak ada kesan bahwa Jokowi bisa diatur-atur oleh Ahok. Sebab sejak kasus ini mencuat, kata dia, Ahok seperti memegang kartu truf sehingga Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia mencontohkan kartu truf dalam kasus bus TransJakarta dan kasus reklamasi di Teluk Jakarta itu sendiri. Ahok dalam penilaiannya sangat percaya diri menghadapi semuanya karena memegang kartu truf tersebut.
"Ahok sangat percaya diri melawan Komite Gabungan, melawan DPR. Ahok sekarang terlihat membela Agung Podomoro, karena dia terkesan bisa memaksa Jokowi untuk tetap melanjutkan reklamasi," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendorong KPK secara serius mengungkap kasus reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi sebelumnya Teman Ahok disebut-sebut menerima uang hingga Rp 30 miliar dari pengembang.
"Ini harus ditelusuri KPK sampai tuntas," tutup Andre.
Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terima dengan keputusan yang dipimpin Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ahok selanjutnya berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertanyakan keputusan Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen.
"Itu yang ditunggu publik, bagaimana tanggapan Presiden Jokowi terkait keputusan Komite Gabungan dan surat Ahok. Apakah reklamasi akan dilanjutkan atau tidak," kata Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade, Jakarta, Jumat (22/7).
Andre menjelaskan, sebelum Komite Gabungan memutuskan menghentikan reklamasi Pulau G, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memutuskan penghentian reklamasi di Teluk Jakarta pada 13 April 2016.
Poliitikus Gerindra ini juga menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Mei 2016. Di mana dalam putusannya, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diterbitkan Ahok kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinyatakan batal atau tidak sah.
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G merujuk pada SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 yang diterbitkan Ahok pada 23 Desember 2014. Izin dikeluarkan sebulan setelah Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo pada 19 November 2014.
"Komite Gabungan sudah memutuskan, KKP dan Komisi IV DPR sudah memutuskan, pengadilan juga. Ingat loh, reklamasi pulau ini sudah diiklankan di China Daratan. Presiden harus menyampaikan sikap, apalagi di tengah isu ribuan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia," jelas Andre.
"Kalau pulau reklamasi hanya dihuni orang China, kami meminta sekiranya Presiden Jokowi untuk melaksanakan rekomendasi Komite Gabungan sekaligus menghentikan polemik reklamasi di Jakarta," sambung Andre.
Menurut dia, Jokowi sudah seharusnya menunjukkan the real leader terkait reklamasi sehingga tidak ada kesan bahwa Jokowi bisa diatur-atur oleh Ahok. Sebab sejak kasus ini mencuat, kata dia, Ahok seperti memegang kartu truf sehingga Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia mencontohkan kartu truf dalam kasus bus TransJakarta dan kasus reklamasi di Teluk Jakarta itu sendiri. Ahok dalam penilaiannya sangat percaya diri menghadapi semuanya karena memegang kartu truf tersebut.
"Ahok sangat percaya diri melawan Komite Gabungan, melawan DPR. Ahok sekarang terlihat membela Agung Podomoro, karena dia terkesan bisa memaksa Jokowi untuk tetap melanjutkan reklamasi," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendorong KPK secara serius mengungkap kasus reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi sebelumnya Teman Ahok disebut-sebut menerima uang hingga Rp 30 miliar dari pengembang.
"Ini harus ditelusuri KPK sampai tuntas," tutup Andre.
Comments