Permasalahan Kartu Jakarta Pintar menjadi salah satu hal yang paling banyak dilaporkan oleh DPRD ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat Paripurna sore ini. Selain KJP, permasalahan infrastruktur seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) hingga pelebaran jalan menjadi beberapa hal yang disampaikan DPRD untuk segera ditindaklanjuti oleh Gubernur.
"Adanya permasalahan KJP yang ditemukan di pasar dan toko yang memasang Pelang pembelian dengan KJP, namun ditukar dengan uang tunai," ujar wakil ketua DPRD Mohamad Taufik saat membacakan laporan hasil reses kedua di ruang rapat Paripurna DPRD, Jumat (22/7/2016).
Dia mengatakan hal tersebut ditemukan di Pasar Cengkareng, Pasar Palmerah di Jakarta Barat dan Citywalk di Jakarta Pusat. Dalam hal ini masyarakat Jakbar juga meminta agar pemberian KJP seharusnya tidak didiskriminasi dan tepat sasaran.
"Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan mengembalikan siswa ke sekolah dengan menyediakan mesin EDC di sekolah serta menghidupkan kembali koperasi," kata dia.
Selain mengenai KJP, masyarakat juga mengeluhkan adanya permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
"Masyarakat minta pemerintah daerah untuk mengontrol pembuatan BPJS di Puskesmas. Masyarakat mengeluhkan pendistribusian KJS, khususnya di Kramat Jati dan Jatinegara. Di Jakarta Pusat masyarakat pemegang KJS diminta agar tidak didiskriminasikan," kata dia.
Pelebaran jalan di beberapa tempat juga diminta oleh masyarakat Jakarta. Seperti di Jalan Revolusi, Jakarta Timur, solusi kemacetan terhadap Jalan Raya Pondok Pinang yang menyebabkan kemacetan hingga permintaan untuk pengaspalan di Jalan Pela Mampang, Jakarta Selatan.
"Selain itu perlu juga adanya pembangunan jalan arteri di sisi Jalan Ciledug Raya untuk antisipasi kemacetan di kawasan tersebut. Perempatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara diminta untuk pelebaran karena sering menimbulkan kecelakaan," kata Taufik.
Pemprov DKI juga diminta untuk membangun JPO di beberapa wilayah. Karena selain diperlukan, JPO juga diharapkan dapat menjadi solusi untik menekan angka kecelakaan.
"Masyarakat meminta pembangunan JPO di Jalan Kolonel Sugiono Duren Sawit, perlunya pembangunan JPO di perbatasan RW 5 dan RW 6 Mampang Prapatan mengingat sudah 5 kali terjadi kecelakaan di sana. Selain itu DPRD juga meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan JPO di seluruh wilayah yang rawan kecelakaan," jelasnya.
(rni/rvk)
"Adanya permasalahan KJP yang ditemukan di pasar dan toko yang memasang Pelang pembelian dengan KJP, namun ditukar dengan uang tunai," ujar wakil ketua DPRD Mohamad Taufik saat membacakan laporan hasil reses kedua di ruang rapat Paripurna DPRD, Jumat (22/7/2016).
Dia mengatakan hal tersebut ditemukan di Pasar Cengkareng, Pasar Palmerah di Jakarta Barat dan Citywalk di Jakarta Pusat. Dalam hal ini masyarakat Jakbar juga meminta agar pemberian KJP seharusnya tidak didiskriminasi dan tepat sasaran.
"Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan mengembalikan siswa ke sekolah dengan menyediakan mesin EDC di sekolah serta menghidupkan kembali koperasi," kata dia.
Selain mengenai KJP, masyarakat juga mengeluhkan adanya permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
"Masyarakat minta pemerintah daerah untuk mengontrol pembuatan BPJS di Puskesmas. Masyarakat mengeluhkan pendistribusian KJS, khususnya di Kramat Jati dan Jatinegara. Di Jakarta Pusat masyarakat pemegang KJS diminta agar tidak didiskriminasikan," kata dia.
Pelebaran jalan di beberapa tempat juga diminta oleh masyarakat Jakarta. Seperti di Jalan Revolusi, Jakarta Timur, solusi kemacetan terhadap Jalan Raya Pondok Pinang yang menyebabkan kemacetan hingga permintaan untuk pengaspalan di Jalan Pela Mampang, Jakarta Selatan.
"Selain itu perlu juga adanya pembangunan jalan arteri di sisi Jalan Ciledug Raya untuk antisipasi kemacetan di kawasan tersebut. Perempatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara diminta untuk pelebaran karena sering menimbulkan kecelakaan," kata Taufik.
Pemprov DKI juga diminta untuk membangun JPO di beberapa wilayah. Karena selain diperlukan, JPO juga diharapkan dapat menjadi solusi untik menekan angka kecelakaan.
"Masyarakat meminta pembangunan JPO di Jalan Kolonel Sugiono Duren Sawit, perlunya pembangunan JPO di perbatasan RW 5 dan RW 6 Mampang Prapatan mengingat sudah 5 kali terjadi kecelakaan di sana. Selain itu DPRD juga meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan JPO di seluruh wilayah yang rawan kecelakaan," jelasnya.
(rni/rvk)
Comments