Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta. Amdal lima pulau dinyatakan belum sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemprov DKI.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi menjelaskan kepada detikcom, Senin (25/4/2016), evaluasi Amdal pulau-pulau reklamasi ini merupakan hasil rapat yang dikoordinir Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pada Jumat (22/4) tempo hari.
"Ada beberapa Amdal yang perlu evaluasi," kata Junaedi.
Evaluasi itu mendorong perbaikan Amdal sesuai KLHS. Sebagaimana diketahui, KLHS adalah kajian perencanaan lingkungan demi kelestarian lingkungan itu sendiri.
KLHS dilakukan oleh pihak Pemprov DKI, bukan oleh pihak perusahaan pengembang reklamasi. KLHS ini harus ada sebelum Pemprov DKI memberi izin pengelolaan lahan kepada pengembang.
Ada lima pulau yang perlu perbaikan Amdal. "Pulau E, F, H, dan I perlu perbaikan Amdal agar sesuai dengan KLHS. Pulau E yang dimaksud ada dua, yakni E1a dan E2b," kata Junaedi.
Komponen KLHS mencakup antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan kata lain, lima pulau itu belum sempurna mempertimbangkan komponen di atas.
Pulau E sendiri sudah mengantongi izin Amdal sejak 2012, pulau F sejak 2014, pulau H dan I sudah mendapat izin Amdal sejak 2015. Namun ternyata lewat rapat Jumat (22/4) lampau, diketahui Amdalnya belum sesuai KLHS.
"Komponen Amdal antara lain pengendalian pencemaran air, limbah padat, limbah berbahaya dan beracun, udara emisi bergerak, kebisingan dan ambien," kata Junaedi.
Selain itu, ada pulau pulau-pulau yang hanya perlu perbaikan dalam hal rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Junaedi menyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan agar perbaikan RKL dan RPL segera dilakukan.
"Bu Menteri (Siti) menyatakan pulau C, D, N, K, dan L perlu perbaikan RKL dan RPL," kata Junaedi.
Sebagian besar dari pulau-pulau itu memang menjadi urusan Pemprov DKI. Namun untuk Pulau N, urusan ada di pemerintah pusat karena pulau ini digarap oleh perusahaan BUMN bernama PT Pelindo.
Komite Bersama Reklamasi Pulau Pantai Utara Jakarta akan terus berkoordinasi setiap Kamis selama moratorium (penghentian sementara) proyek reklamasi ini.
Soal izin reklamasi, sudah ada delapan pulau dari 17 pulau yang mengantonginya. Delapan pulau berizin reklamasi yakni pulau C, D, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah. Ada pulau F yang dipegang oleh PT Jakarta Propertindo, pulau G yang dipengang PT Muara Wisesa Samudra, pulau H oleh PT Intiland Development, pulau I oleh oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi, dan pulau K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi menjelaskan kepada detikcom, Senin (25/4/2016), evaluasi Amdal pulau-pulau reklamasi ini merupakan hasil rapat yang dikoordinir Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pada Jumat (22/4) tempo hari.
"Ada beberapa Amdal yang perlu evaluasi," kata Junaedi.
Evaluasi itu mendorong perbaikan Amdal sesuai KLHS. Sebagaimana diketahui, KLHS adalah kajian perencanaan lingkungan demi kelestarian lingkungan itu sendiri.
KLHS dilakukan oleh pihak Pemprov DKI, bukan oleh pihak perusahaan pengembang reklamasi. KLHS ini harus ada sebelum Pemprov DKI memberi izin pengelolaan lahan kepada pengembang.
Ada lima pulau yang perlu perbaikan Amdal. "Pulau E, F, H, dan I perlu perbaikan Amdal agar sesuai dengan KLHS. Pulau E yang dimaksud ada dua, yakni E1a dan E2b," kata Junaedi.
Komponen KLHS mencakup antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan kata lain, lima pulau itu belum sempurna mempertimbangkan komponen di atas.
Pulau E sendiri sudah mengantongi izin Amdal sejak 2012, pulau F sejak 2014, pulau H dan I sudah mendapat izin Amdal sejak 2015. Namun ternyata lewat rapat Jumat (22/4) lampau, diketahui Amdalnya belum sesuai KLHS.
"Komponen Amdal antara lain pengendalian pencemaran air, limbah padat, limbah berbahaya dan beracun, udara emisi bergerak, kebisingan dan ambien," kata Junaedi.
Selain itu, ada pulau pulau-pulau yang hanya perlu perbaikan dalam hal rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Junaedi menyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan agar perbaikan RKL dan RPL segera dilakukan.
"Bu Menteri (Siti) menyatakan pulau C, D, N, K, dan L perlu perbaikan RKL dan RPL," kata Junaedi.
Sebagian besar dari pulau-pulau itu memang menjadi urusan Pemprov DKI. Namun untuk Pulau N, urusan ada di pemerintah pusat karena pulau ini digarap oleh perusahaan BUMN bernama PT Pelindo.
Komite Bersama Reklamasi Pulau Pantai Utara Jakarta akan terus berkoordinasi setiap Kamis selama moratorium (penghentian sementara) proyek reklamasi ini.
Soal izin reklamasi, sudah ada delapan pulau dari 17 pulau yang mengantonginya. Delapan pulau berizin reklamasi yakni pulau C, D, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah. Ada pulau F yang dipegang oleh PT Jakarta Propertindo, pulau G yang dipengang PT Muara Wisesa Samudra, pulau H oleh PT Intiland Development, pulau I oleh oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi, dan pulau K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.
Comments