Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan alasan pencantuman program pembangunan rumah sakit Sumber Waras pada rencana kegiatan dan anggaran pemerintah daerah (RKAPD) 2016.
Ia menyebut hal itu karena pembangunan RS Kanker masuk dalam program berkelanjutan yang diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Pengadaan RS Kanker itu harus berkelanjutan. 2015 pembelian lahan, 2016 pembangunan. Kalau tidak dianggarkan nanti salah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Heru mengakui pelaksanaan program tersebut akan terganjal pada penyediaan lahan. Karena belum siapnya lahan yang dibeli, dalam hal ini lahan milik RS Sumber Waras.
Karena itu, ia menyatakan Pemprov DKI tak mempermasalahkan apabila DPRD hendak mengoreksi program tersebut. "Tapi kalau memang mau dicoret ya enggak apa-apa, silakan," ujar dia.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Syarif mempertanyakan pencantuman program pembangunan RS Kanker pada RKAPD 2016. Adapun poin yang dipertanyakan oleh DPRD adalah mengenai lahan yang akan digunakan.
Menurut Syarif, bila memang lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kanker pada tahun 2016 adalah lahan di RS Sumber Waras, maka hal itu patut dipertanyakan. Sebab, kata dia, lahan yang dibeli seharga Rp 755 miliar itu tidak bisa langsung digunakan setidaknya dalam kurun waktu dua tahun.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja DPRD ke RS Sumber Waras pekan lalu, Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan butuh waktu dua tahun untuk bisa mengosongkan lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI.
Saat ini, di atas lahan tersebut masih terdapat bangunan yang menjadi bagian dari RS Sumber Waras.
Atas dasar itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI membatalkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Sebab, ia menilai lahan tersebut sarat masalah.
"Tanahnya tidak siap pakai. Dua tahun harus dipindahin dulu barang-barangnya. Konstruksi tiga tahun. Jadi butuh waktu lima tahun (untuk pengoperasian RS Kanker)," kata Sanusi dalam kunjungan yang dilakukan pada Rabu (26/8/2015).
Ia menyebut hal itu karena pembangunan RS Kanker masuk dalam program berkelanjutan yang diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Pengadaan RS Kanker itu harus berkelanjutan. 2015 pembelian lahan, 2016 pembangunan. Kalau tidak dianggarkan nanti salah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Heru mengakui pelaksanaan program tersebut akan terganjal pada penyediaan lahan. Karena belum siapnya lahan yang dibeli, dalam hal ini lahan milik RS Sumber Waras.
Karena itu, ia menyatakan Pemprov DKI tak mempermasalahkan apabila DPRD hendak mengoreksi program tersebut. "Tapi kalau memang mau dicoret ya enggak apa-apa, silakan," ujar dia.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Syarif mempertanyakan pencantuman program pembangunan RS Kanker pada RKAPD 2016. Adapun poin yang dipertanyakan oleh DPRD adalah mengenai lahan yang akan digunakan.
Menurut Syarif, bila memang lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kanker pada tahun 2016 adalah lahan di RS Sumber Waras, maka hal itu patut dipertanyakan. Sebab, kata dia, lahan yang dibeli seharga Rp 755 miliar itu tidak bisa langsung digunakan setidaknya dalam kurun waktu dua tahun.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja DPRD ke RS Sumber Waras pekan lalu, Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan butuh waktu dua tahun untuk bisa mengosongkan lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI.
Saat ini, di atas lahan tersebut masih terdapat bangunan yang menjadi bagian dari RS Sumber Waras.
Atas dasar itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI membatalkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Sebab, ia menilai lahan tersebut sarat masalah.
"Tanahnya tidak siap pakai. Dua tahun harus dipindahin dulu barang-barangnya. Konstruksi tiga tahun. Jadi butuh waktu lima tahun (untuk pengoperasian RS Kanker)," kata Sanusi dalam kunjungan yang dilakukan pada Rabu (26/8/2015).
Comments