Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut kerap memberi uang operasional Rp 100 juta kepada Sekda DKI Saefullah. Uang tersebut seyogyanya digunakan untuk kesejahteraan warga Ibu Kota.
Akan tetapi belakangan Ahok menduga uang tersebut malah digunakan untuk hal lain oleh Bang Ipul, sapaan akrab Saefullah. Ahok curiga uang ratusan juta itu digunakan untuk membuat situs pribadinya.
"Saya kasih uang buat Pak Saefullah, 'Ini saya kasih uang kamu Rp 100 juta ya setiap bulan supaya ada uang ke masyarakat'. Mau dipakai untuk membangun (situs) kampanye gubernur juga boleh, Pak. Betul kok. Enggak lama muncul website Bang Ipul," ujar Ahok saat berbincang dengan wartawan di kediaman pribadinya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (1/5/2016) usai menerima petugas Sensus Ekonomi 2016.
"Saya bilang sama dia, selama dia masih kasih tanda tangan surat dengan betul juga enggak apa-apa kok. Mau maju lawan saya juga enggak masalah. Itu prinsip saya, semakin banyak yang mau jadi gubernur makin bagus. Orang DKI mau dengerin," sambungnya.
Menanggapi pernyataan Ahok tersebut, Bang Ipul pun angkat bicara. Ia mengaku memang menerima uang Rp 100 juta dari Ahok setiap bulannya selama setahun terakhir untuk keperluan menghadiri pernikahan atau acara-acara warga. Namun Bang Ipul dengan tegas membantah uang tersebut digunakan untuk membuat situs demi kepentingan kampanyenya menyongsong Pilgub DKI 2017.
"(Uang) Itu kebijakan Gubernur, Sekda dikasih operasional Rp 100 juta tiap bulan yang kira-kira baru berjalan setahun. Anggarannya dari operasional Gubernur buat kondangan dan lain-lain, yang penting dilaporkan. Dulu tuh sama Pak Bambang (Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana-red) ditanya, berapa duit sih wali kota buat kondangan dan lain-lain? Ya sekitar Rp 40-50 jutalah Pak, gitu," kata Bang Ipul saat dikonfirmasi wartawan di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
"Nah kalau soal kampanye, saya bantah. Kalau kampanye itu kan orang yang sudah positif mencalonkan dirinya sebagai gubernur atau wagub. Saya enggak pernah mengkampanyekan diri saya untuk menjadi gubernur atau wagub. Yang saya jalankan, kalau Sekda diundang mewakili gubernur atau wagub menghadiri acara apa pun, saya kan harus kasih sambutan. Dalam sambutan saya itu salah satunya adalah program Pemprov DKI, jadi sama sekali enggak ada ajang kampanye," tegasnya.
Bagi Bang Ipul, jika dirinya benar-benar kampanye maka sudah jelas melanggar sumpahnya sebagai pengabdi negara alias PNS. Sehingga dirinya membantah tudingan Ahok yang menyebut uang itu benar digunakan untuk keperluan kampanye melalui situs pribadinya.
Obrolan di Grup WhatsApp
Selain persoalan uang Rp 100 juta, Ahok juga sempat menyinggung perilaku Bang Ipul yang kerap berbalik 180 derajat di sebuah grup WhatsApp saat masa kampanye Pilgub 2012 lalu. Di mana kala itu, kata Ahok, isu SARA sangat kencang untuk menjatuhkan Ahok.
Grup WhatsApp tersebut anggotanya terdiri dari berbagai pejabat DKI. Beberapa di antaranya wali kota dan camat beserta istri-istrinya. Sebagian besar isi pembicaraan dalam chat di grup tersebut, menurut Ahok, sangat tidak etis karena meminta untuk tidak memilih pasangan yang satu tetapi yang lainnya dalam Pilgub 2012.
Bang Ipul juga mengklarifikasi statemen Ahok tersebut. Dia menjelaskan dirinya tidak pernah bermaksud menjelek-jelekkan apalagi menebar black campaign di belakang Ahok. Ia mengaku kala itu tidak mengenal pasangan calon Jokowi-Ahok yang maju dalam Pilgub 2012.
"Soal kampanye negatif saya enggak tahu. Kalau saya merasa dulu pas jadi wali kota, saya melaksanakan tugas-tugas saya. Dulu ada pelayanan terpadu malam hari, saya enggak tahu deh. Enggak tahu deh kalau ada rekamannya. Saya enggak tahu omongan saya direkam atau gimana," kata dia.
Saat ditanya lebih lanjut, Bang Ipul mengaku lupa pernah mengatakan apa saja di grup tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai PNS netral, tidak mendukung salah satu calon gubernur termasuk Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli atau pasangan lain.
"PNS kan harus netral. Dulu saya enggak kenal Pak Jokowi sama Pak Ahok, sama sekali enggak kenal. Sya juga waktu Pak Foke kalah, saya juga sudah siap-siap paling 3 bulan saya diganti. Saya sudah siap-siap diganti. Tapi ternyata Pak Jokowi dan Ahok (pas menang) berpikir beda, saya dipertahankan jadi wali kota diamanatkan untuk menertibkan Tanah Abang dan Latuharhari. Eh saya enggak tahu disuruh ikut seleksi Sekda, kemudian jadi Sekda," urai Bang Ipul.
Akan tetapi belakangan Ahok menduga uang tersebut malah digunakan untuk hal lain oleh Bang Ipul, sapaan akrab Saefullah. Ahok curiga uang ratusan juta itu digunakan untuk membuat situs pribadinya.
"Saya kasih uang buat Pak Saefullah, 'Ini saya kasih uang kamu Rp 100 juta ya setiap bulan supaya ada uang ke masyarakat'. Mau dipakai untuk membangun (situs) kampanye gubernur juga boleh, Pak. Betul kok. Enggak lama muncul website Bang Ipul," ujar Ahok saat berbincang dengan wartawan di kediaman pribadinya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (1/5/2016) usai menerima petugas Sensus Ekonomi 2016.
"Saya bilang sama dia, selama dia masih kasih tanda tangan surat dengan betul juga enggak apa-apa kok. Mau maju lawan saya juga enggak masalah. Itu prinsip saya, semakin banyak yang mau jadi gubernur makin bagus. Orang DKI mau dengerin," sambungnya.
Petugas BPS Sensus Ekonomi Jakut mendata Ahok (Rini Friastuti/detikcom)
|
Petugas BPS Sensus Ekonomi Jakut mendata Ahok (Rini Friastuti/detikcom)"(Uang) Itu kebijakan Gubernur, Sekda dikasih operasional Rp 100 juta tiap bulan yang kira-kira baru berjalan setahun. Anggarannya dari operasional Gubernur buat kondangan dan lain-lain, yang penting dilaporkan. Dulu tuh sama Pak Bambang (Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana-red) ditanya, berapa duit sih wali kota buat kondangan dan lain-lain? Ya sekitar Rp 40-50 jutalah Pak, gitu," kata Bang Ipul saat dikonfirmasi wartawan di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Ahok melantik Saefullah menjadi Sekda DKI (Agung Pambudhy/detikcom)
|
Ahok melantik Saefullah menjadi Sekda DKI (Agung Pambudhy/detikcom)Bagi Bang Ipul, jika dirinya benar-benar kampanye maka sudah jelas melanggar sumpahnya sebagai pengabdi negara alias PNS. Sehingga dirinya membantah tudingan Ahok yang menyebut uang itu benar digunakan untuk keperluan kampanye melalui situs pribadinya.
Saefullah saat peresmian RPTRA Menteng (Ari Saputra/detikcom)
|
Saefullah saat peresmian RPTRA Menteng (Ari Saputra/detikcom)Selain persoalan uang Rp 100 juta, Ahok juga sempat menyinggung perilaku Bang Ipul yang kerap berbalik 180 derajat di sebuah grup WhatsApp saat masa kampanye Pilgub 2012 lalu. Di mana kala itu, kata Ahok, isu SARA sangat kencang untuk menjatuhkan Ahok.
Grup WhatsApp tersebut anggotanya terdiri dari berbagai pejabat DKI. Beberapa di antaranya wali kota dan camat beserta istri-istrinya. Sebagian besar isi pembicaraan dalam chat di grup tersebut, menurut Ahok, sangat tidak etis karena meminta untuk tidak memilih pasangan yang satu tetapi yang lainnya dalam Pilgub 2012.
Jokowi-Ahok saat Pilgub DKI 2012 (Hasan Al Hasby/detikcom)
|
Jokowi-Ahok saat Pilgub DKI 2012 (Hasan Al Hasby/detikcom)Bang Ipul juga mengklarifikasi statemen Ahok tersebut. Dia menjelaskan dirinya tidak pernah bermaksud menjelek-jelekkan apalagi menebar black campaign di belakang Ahok. Ia mengaku kala itu tidak mengenal pasangan calon Jokowi-Ahok yang maju dalam Pilgub 2012.
"Soal kampanye negatif saya enggak tahu. Kalau saya merasa dulu pas jadi wali kota, saya melaksanakan tugas-tugas saya. Dulu ada pelayanan terpadu malam hari, saya enggak tahu deh. Enggak tahu deh kalau ada rekamannya. Saya enggak tahu omongan saya direkam atau gimana," kata dia.
Saat ditanya lebih lanjut, Bang Ipul mengaku lupa pernah mengatakan apa saja di grup tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai PNS netral, tidak mendukung salah satu calon gubernur termasuk Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli atau pasangan lain.
"PNS kan harus netral. Dulu saya enggak kenal Pak Jokowi sama Pak Ahok, sama sekali enggak kenal. Sya juga waktu Pak Foke kalah, saya juga sudah siap-siap paling 3 bulan saya diganti. Saya sudah siap-siap diganti. Tapi ternyata Pak Jokowi dan Ahok (pas menang) berpikir beda, saya dipertahankan jadi wali kota diamanatkan untuk menertibkan Tanah Abang dan Latuharhari. Eh saya enggak tahu disuruh ikut seleksi Sekda, kemudian jadi Sekda," urai Bang Ipul.
Comments