Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di Lapangan IRTI Monas. Pada kesempatan tersebut, dia mengatakan, tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan peningkatan mutu gizi anak-anak.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mulai menganggarkan dana bantuan biaya pendidikan untuk perguruan tinggi. Ini dapat direalisasikan karena adanya efisiensi pada pemberian bantuan dana pendidikan kartu jakarta pintar (KJP).
"Saya kira kami sudah melaksanakan, target seperti, tadi ya pidato tadi jelas ya dari Pak Anies Baswedan, kami ada peningkatan mutu karena tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk perguruan tinggi negeri maka kami akan berikan 18 juta per tahun per anak, itu yang kami putuskan," kata Ahok, Senin (2/5).
Dana sementara hanya diberikan kepada mereka yang masuk perguruan negeri saja. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta masih akan dilakukan pembicaraan. Pemberian bantuan pendidikan ini tidak terbatas mereka yang berkuliah di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.
"Lalu kalau masuk swasta bagaimana, kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kalau bisa lulus dapat beasiswa kami juga akan berikan 18 juta. Jadi dengan pola ini kita harapkan pendidikan diutamakan, termasuk tahun ini uji coba juga termasuk bantuan nutrisi kepada pemegang KJP," ujar dia.
Rencananya, pemberian bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi ini akan dimulai pada tahun ini. Karena setelah melakukan penghematan dan efisiensi KJP, maka anggaran bantuan ini dapat direalisasikan.
"DKI juga melakukan penghematan cukup besar KJP, seperti ada manipulasi dobel nama, mah itu malahan setelah ganti yang kekurangan KJP, ketemu yang curang yang seperti ini, malahan jumlah pengguna KTP lebih kecil tahun ini, jadi tahun ini kita bisa pakai peningkatan mutu kepada anak-anak pemegang KJP yang lolos masuk perguruan tinggi negeri," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, ini merupaka program dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2016. Sehingga warga yang pada tahun ini lulus akan dapat menikmati dana bantuan pendidikan ini.
"Itungannya perbulan diberikan tunjangan Rp1,5 juta, terdiri dari Rp 600 ribu untuk biaya pendidikan Rp 900 ribu untuk living costnya. Berlaku tahun ini, Juni ini setelah lulus akan segera dibiayai," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).
Dana tersebut tidak semuanya langsung akan diberikan kepada mahasiswa. Bantuan untuk biaya pendidikan akan ditransfer langsung ke perguruan tinggi, sedangkan uang untuk biaya hidup akan ditransfer ke mahasiswa.
"Jadi mereka bisa tarik tunai," jelasnya.
Sopan menjelaskan, dana bantuan pendidikan ini tidak hanya dapat digunakan untuk kuliah di Jakarta, tetapi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu pembahasan bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi telah dilakukan, bahkan dengan perguruan tinggi lainnya.
Untuk mendapatkannya, warga Jakarta tidak akan dikenakan syarat muluk-muluk. Cukup memiliki Kartu Jakarta Pintar maka dana segar akan diterima. "Syaratnya sesuai dengan KJP yang ada sekarang, semula hanya sekolah menengah, sekarang sampe sekolah tinggi," kata Sopan.
Anggaran ini tidak akan merubah nomenklatur yang ada. Sebab masuk dalam anggaran KJP. Dia menjelaskan, pada tahun ini ada 531 ribu pemegang kartu KJP, dengan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Ternyata dalam pelaksanaannya masih menyisakan Rp 200 miliar.
"Makanya sisanya dialikan diberikan kepada KJP (mahasiswa)," tutupnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mulai menganggarkan dana bantuan biaya pendidikan untuk perguruan tinggi. Ini dapat direalisasikan karena adanya efisiensi pada pemberian bantuan dana pendidikan kartu jakarta pintar (KJP).
"Saya kira kami sudah melaksanakan, target seperti, tadi ya pidato tadi jelas ya dari Pak Anies Baswedan, kami ada peningkatan mutu karena tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk perguruan tinggi negeri maka kami akan berikan 18 juta per tahun per anak, itu yang kami putuskan," kata Ahok, Senin (2/5).
Dana sementara hanya diberikan kepada mereka yang masuk perguruan negeri saja. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta masih akan dilakukan pembicaraan. Pemberian bantuan pendidikan ini tidak terbatas mereka yang berkuliah di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.
"Lalu kalau masuk swasta bagaimana, kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kalau bisa lulus dapat beasiswa kami juga akan berikan 18 juta. Jadi dengan pola ini kita harapkan pendidikan diutamakan, termasuk tahun ini uji coba juga termasuk bantuan nutrisi kepada pemegang KJP," ujar dia.
Rencananya, pemberian bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi ini akan dimulai pada tahun ini. Karena setelah melakukan penghematan dan efisiensi KJP, maka anggaran bantuan ini dapat direalisasikan.
"DKI juga melakukan penghematan cukup besar KJP, seperti ada manipulasi dobel nama, mah itu malahan setelah ganti yang kekurangan KJP, ketemu yang curang yang seperti ini, malahan jumlah pengguna KTP lebih kecil tahun ini, jadi tahun ini kita bisa pakai peningkatan mutu kepada anak-anak pemegang KJP yang lolos masuk perguruan tinggi negeri," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, ini merupaka program dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2016. Sehingga warga yang pada tahun ini lulus akan dapat menikmati dana bantuan pendidikan ini.
"Itungannya perbulan diberikan tunjangan Rp1,5 juta, terdiri dari Rp 600 ribu untuk biaya pendidikan Rp 900 ribu untuk living costnya. Berlaku tahun ini, Juni ini setelah lulus akan segera dibiayai," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).
Dana tersebut tidak semuanya langsung akan diberikan kepada mahasiswa. Bantuan untuk biaya pendidikan akan ditransfer langsung ke perguruan tinggi, sedangkan uang untuk biaya hidup akan ditransfer ke mahasiswa.
"Jadi mereka bisa tarik tunai," jelasnya.
Sopan menjelaskan, dana bantuan pendidikan ini tidak hanya dapat digunakan untuk kuliah di Jakarta, tetapi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu pembahasan bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi telah dilakukan, bahkan dengan perguruan tinggi lainnya.
Untuk mendapatkannya, warga Jakarta tidak akan dikenakan syarat muluk-muluk. Cukup memiliki Kartu Jakarta Pintar maka dana segar akan diterima. "Syaratnya sesuai dengan KJP yang ada sekarang, semula hanya sekolah menengah, sekarang sampe sekolah tinggi," kata Sopan.
Anggaran ini tidak akan merubah nomenklatur yang ada. Sebab masuk dalam anggaran KJP. Dia menjelaskan, pada tahun ini ada 531 ribu pemegang kartu KJP, dengan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Ternyata dalam pelaksanaannya masih menyisakan Rp 200 miliar.
"Makanya sisanya dialikan diberikan kepada KJP (mahasiswa)," tutupnya.
Comments