Berita Indonesia Terkini

Belum lama ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi bantuan 1.000 unit bus besar secara gratis kepada sejumlah provinsi. Meski DKI ditawarkan, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak menerima pemberian program  Bus Rapid Transit (BRT). "Kita tidak meminta BRT," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Hal itu juga sekaligus meralat pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut Pemprov mendapatkan 300 unit BRT. Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan bus-bus tersebut diberikan kementerian untuk daerah mitra DKI. "Itu dia kasih ke Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Kita nggak minta, saya (bilang) sudah nggak usah (dikasih karena) saya beli sendiri," terangnya. Bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta, bus-bus di bawah naungan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) itu nantinya diperbolehkan beroperasi dengan melintas di busway. Sedikitnya ada 78 bus PPD yang siap melayani penumpa...

Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat mengatakan efisiensi belanja pegawai yang akan dilakukan dalam APBD Perubahan nanti bisa tercapai. Hal ini bisa terlihat dari kinerja sebagian besar pegawai DKI belum mencapai target di atas 75 persen.  "Kita sudah evaluasi dari penghitungan e-kinerja kita, sebagian besar (pegawai) tidak bisa mencapai target di atas 75 dari komponen yang ada. Jadi rata-rata 50-75 persen. Sehingga TKD maksimal pun sulit untuk didapatkan pegawai," ujar Djarot di Balai Kota, Jumat (31/7/2015).  Djarot mengatakan hal tersebut berpengaruh pada jumlah belanja pegawai DKI. Belanja pegawai DKI pun ikut berkurang.  Pemerintah Provinsi DKI memang ingin mengurangi anggaran belanja pegawai dalam APBD Perubahan nanti dari Rp 19 triliun menjadi 15 triliun demi efisiensi.  Djarot juga menjelaskan efisiensi belanja pegawai sudah dilakukan Pemprov DKI secara bertahap. Salah satu caranya adalah melakukan berbagai perampingan.  Beberapa waktu lalu, Djarot ...

Kebutuhan sumber daya manusia profesional terkait skil berbahasa Korea semakin dibutuhkan. Tidak ada kata menganggur bagi lulusan yang punya kemampuan bahasa Korea.  Demikian dikatakan Ketua Program Studi Bahasa Korea Akademi Bahasa Nasional, Fitri Meutia, Jumat (31/7/2015). Menurut dia, para mahasiswa Akademi Bahasa Asing Nasional Jurusan Bahasa Korea (Abanas Korea) Universitas Nasional tak perlu lagi menunggu lulus untuk mencari kerja. Sejak mahasiswa mereka bahkan sudah banyak yang diijon oleh perusahan. "Prospek karirnya tinggi. Bahkan sebelum lulus, misalnya saat menulis karya tulis akhir, mereka sudah banyak yang dipanggil untuk wawancara kerja," ujar Meutia. Meutia mengatakan, banyak mahasiswa jurusannya yang sudah menjalani tahapan seleksi penerimaan karyawan sebelum lulus kuliah. Umumnya, lanjut dia, mahasiswa mendapat informasi dari alumni yang berbagi cerita tentang pekerjaannya.  "Bahkan, 80 persen bekerja tepat sasaran pada bidangnya," ujarnya.  Meutia ...

Sky News Warga Pulau Reunion menemukan botol produk kebersihan dari Indonesia yang terdampar di pesisir pulau itu. Diduga botol ini berasal dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang setahun lalu. Warga Pulau Reunion, Samudra Hindia, Jumat (31/7/2015), kembali menemukan benda-benda yang diduga berasal dari Boeing 777 milik Malaysia Airlines yang hilang setahun lalu. Kali ini, warga pulau wilayah seberang lautan Perancis itu menemukan botol air minum dari plastik buatan China dan produk kebersihan dari Indonesia terdampar di pesisir pulau itu. Di botol plastik itu tertera nama perusahaan pembuat produk tersebut, PT Sayap Mas Utama, Jakarta. Sebelumnya, warga setempat juga menemukan bagian sayap pesawat yang disebut  flaperon  dan bagian koper yang terbawa arus laut ke pantai. Diduga, kedua benda itu berasal dari pesawat Malaysia Airlines MH370. Benda-benda itu akan dikirim ke Toulouse, Perancis, untuk diperiksa. Namun, Pemerintah Malaysia cukup yakin bahwa benda-benda ...

Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan kepolisian untuk mengusut penyebab lambatnya waktu pengurusan izin bongkar-muat impor barang ( dwelling time ). Perintah ini muncul karena Jokowi merasa tak ada perkembangan dari protesnya beberapa bulan lalu.  "Saya perintahkan Polri untuk melihat kondisinya. Seperti apa sebetulnya di lapangan, apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya? Ternyata, ya, betul hasilnya sekarang ini," ujar Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli 2015. Jokowi mengatakan telah memerintahkan menteri koordinator dan menteri terkait untuk perbaiki dwelling time  di lima pelabuhan. Awalnya, di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar enam bulan lalu, kemudian dua bulan lalu Jokowi melakukan inspeksi mendadak untuk melihat perkembangannya, tapi tak ada perubahan. "Saya lihat itu sebagai sebuah perjalanan yang tidak ada progres sehingga saya marah," kata Jokowi. Setelah ditelisik, ternyata polisi menemukan kejanggalan dala...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal menerapkan sistem parking on street  per Sabtu, 1 Agustus 2015. Pemerintah ingin memaksimalkan pemasukan dari sektor parkir sekaligus mengurai kemacetan di ruas-ruas jalan protokol di Ibu Kota.  "(Sistem) parkir ini bukan semata perkara uang, tapi bagaimana membuat pengendara tak lama-lama berada di satu lokasi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat, 31 Juli 2015. Ahok berujar dengan sistem  parking on street , pengendara bakal berpikir ulang untuk masuk ke tengah kota Jakarta. Penerapan kebijakan ini akan dibarengi dengan penambahan moda bus tingkat gratis yang bisa mengantar warga ke beberapa titik di tengah kota. "Nanti kalau semua masuk ke Jakarta, lalu lintas bakal macet," dia berujar. Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sunardi Sinaga, menjelaskan parking on street  merupakan kebijakan transisi sebelum mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) dipasang di 375 ruas jalan I...

Harta kekayaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (nonaktif) Partogi Pangaribuan tengah diselidiki penyidik Polda Metro Jaya. Partogi merupakan tersangka kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang kasus perizinan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Partogi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 6 April 2014. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Staf Ahli Menteri bidang Diplomasi Perdagangan. Sebelumnya, dia juga telah melaporkan harta kekayaannya pada 28 April 2010. Dalam laporan tersebut, Partogi melaporkan harta kekayaannya yang mencapai Rp 6.676.750.374 dan 73.000 dollar AS. Pada tahun 2010, hartanya mencapai Rp 1.797.800.000 dan 27.000 dollar AS. Harta tidak bergerak yang dimilikinya mencapai Rp 978.227.000, yang terdiri dari kepemilikan lima tanah di Bekasi. Selain itu, dia memiliki alat transportasi senilai Rp 540.000.000, yang terdiri dari mobil Honda CR-V dan Toyo...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bertemu beberapa perwakilan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, pada Selasa (4/8/2015) mendatang. Pertemuan itu untuk memudahkan penertiban kawasan bantaran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Ahok, sapaan Basuki mengaku akan bertukar pikiran di dalam pertemuan tersebut.  "Mereka dengar saya bicara dulu biar dia tahu pikiran saya seperti apa. Kami ini kan seperti orang tua kepada anak dan tidak ada niat mau menyusahkan anak, mana ada orang tua  nyusahin  anak ya kan. Tetapi kalau anak tinggal di tempat yang berbahaya dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin dapat uang, ya harus disadarkan anak itu," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (3/7/2015).   Kesempatan itu juga akan digunakan Basuki untuk memberi sebuah penawaran kepada warga Kampung Pulo. Apabila warga Kampung Pulo memiliki tanah resmi dan bersertifikat, Basuki menawarkan lahan itu untuk dijual ke Pemprov DKI.  Kemudian warga itu juga akan mendapat un...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan membubarkan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Basuki mengatakan pembubaran TGUPP itu baru dapat dilaksanakan jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dapat berkinerja baik. "Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (31/7/2015).   Basuki mengatakan ide pembentukan TGUPP bersama Joko Widodo adalah untuk membantu kinerja SKPD DKI. TGUPP juga berperan menyampaikan kebijakan SKPD kepada gubernur dan wakil gubernur. TGUPP juga mendorong kinerja SKPD lebih cepat lagi.  Bila TGUPP dibubarkan, bagaimana nasib anggota-anggotanya, yang merupakan mantan kepala dinas DKI? "Ya dijadikan staf, sudah nasib. Abis mau gimana lagi," kata Basuki. TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 201 tahun 2014, yang ditetapkan pada 11 Februari 2014 tentang Penga...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji pembubaran Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, BPMP tidak diperlukan lagi ketika ada BUMD  holding (perusahaan induk) BUMD DKI.   "Kan dianalisis, sekarang buat apa ada badan pengawas BUMD dan penanaman modal? Kami sudah ada semacam BUMD  holding dan kami  go public -kan nanti, biar publik yang mengawasi," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (31/7/2015).   Menurut Basuki, lebih baik BUMD dikontrol kinerjanya oleh profesional dibanding pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Tiap BUMD yang memiliki peran mirip akan tergabung dalam satu  holding .  Misalnya, Jakarta Propertindo akan menjadi  holding  bagi Pembangunan Jaya, Sarana Jaya, Jakarta Tourisindo, dan lain-lain. Kemudian, Food Station Tjipinang Jaya akan menjadi perusahaan induk bagi PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.  Sementara itu, untuk transportasi, PT MRT Jakarta bis...

Mulai 1 Agustus mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tarif parkir di pinggir jalan (parkir on street). Kebijakan tersebut sengaja dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar pengendara tidak parkir terlalu lama. "Inti parkir itu bukan soal duit, tapi bagaimana membuat Anda tidak lama-lama di situ. Tidak masuk ke tengah kota," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Ahok pun sengaja tidak membolehkan kendaraan-kendaraan parkir di dalam gedung yang terletak di tengah kota terlalu lama. Maka dia pun 'memaksa' warga memarkir kendaraannya di pinggir jalan agar bisa dikenai tarif. "Anda juga nggak bisa parkir di dalam lama. Kita paksa Anda parkir di luar, sehingga kendaraan-kendaraan itu tidak masuk ke tengah (kota)," sambungnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin mendorong masyarakat Ibu Kota secara perlahan beralih ke kendaraan umum. Oleh karenanya, dia berniat terus menambah bus tingk...

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku sengaja mencari masalah dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Alasannya agar pengawasan terhadap SKPD semakin ketat, sehingga terus bekerja dengan benar. "Selama ini yang analisa BUMD siapa? BPK. Makanya saya cari gara-gara dengan BPK kan biar cari semua kesalahan DKI. Makin banyak yang ngawasin makin banyak dia cari kesalahan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Dengan cara itu, mantan Bupati Belitung Timur ini berharap BPK dapat terus memasang mata elang terhadap anak buahnya. Ahok pun merasa seperti dapat bantuan gratis dari badan pengawas milik negara tersebut. "Kalau dia (BKK) benci kan makin sering cari kesalahan Ahok. Cari kesalahan saya kan mesti cari kesalahan dinas. Dicari lu semua, bagus kan," terangnya. "Saya sih seneng saja. Makannya saya bikin sebel terus biar dicari kesalahannya BUMD semua periksa saja," kata Ahok. 

Selain Sungai Cikudapateuh, kondisi Kali Cicadas juga memprihatinkan. Hitam pekat dan bau. Begitulah kondisi airnya. Sebaran tumpukan sampah turut menghiasi laju air yang mengalir tenang di sepanjang kali tersebut. Pantauan di Kali Cicadas yang melintasi Jalan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Jumat (31/7/2015), nampak sampah berserakan. Mayoritas sampah jenis plastik. Banyak botol plastik, kantong kresek, karung dan kayu yang mengendap. Hasilnya, gundukan sampah-sampah itu seperti membentuk pulau. Sisa serpihan sampah lainnya mengambang terbawa arus air. "Memang kondisinya begini, banyak sampah. Ini sampah-sampah dari hulu yang terbawa arus ke sini," kata Rusmansyah (41) di pinggiran kali Cicadas. Namun begitu, dia melanjutkan, bukan berarti warga setempat acuh. Menurut Rusman, para warga rutin mengangkut sampah yang mengotori sungai agar arus air tak tersumbat. "Kemarin sudah diangkut. Tadi juga sudah. Tapi memang secara bertahap. Kali Cicadas kan panjang juga...

Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana berencana memangggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait kasus korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya. Terkait rencana tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi enggan memberikan tanggapannya. "Saya nggak komentar. Saya nggak komentar lah masalah kayak gitu. Saya nggak komen dulu karena semua sedang ada kunjungan kerja ke Bali, Jogja. Kan kita harus ngobrol semua. Bukan apa-apa, saya mau bekerja," ujar Pras saat ditemui di ruangan kerjanya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Politisi PDIP itu menutup mulutnya rapat-rapat karena tidak ingin memperkeruh suasana yang sedang terjadi antara Ahok dan Haji Lulung. Pras menegaskan, pihaknya saat ini hanya ingin bekerja. "Saya nggak komen. Tolong saya mau bekerja buat APBD 2016, pembahasannya jangan sampai terjadi lagi apa yang saya katakan di halalbihalal di rumah Gubernur. Adu kepala akhirnya antar lembaga jadi buruk citranya,"...

Pimpinan DPRD DKI mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut kedatangan itu untuk mengkonsultasikan APBD 2014 yang mendapat hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "BPK tulis itu kan kita harus tahu permasalahannya apa di mana. Dia kan menyurati untuk memberi laporan pemeriksaan dia terhadap anggaran APBD kita, nah sekarang saya mau bertanya gitu," ujar Pras saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). "Sekarang kan lihat ke BPK laporan pemeriksaannya dia kok seperti ini. Apa sih yang mengganjal apa sih yang nggak klop gitu loh," lanjutnya. Pras mengemukakan dirinya ingin menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sebab dia menilai banyak aset milik Pemprov yang masih tidak sesuai peruntukkan fungsinya. "Sekarang dengan adanya APBD Pergub ini saya harus bekerja sebagai fungsi pengawasan. Saya ingin tahu lah kayak tadi ada masalah sengketa tanah, saya turun...