Pimpinan DPRD DKI mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut kedatangan itu untuk mengkonsultasikan APBD 2014 yang mendapat hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"BPK tulis itu kan kita harus tahu permasalahannya apa di mana. Dia kan menyurati untuk memberi laporan pemeriksaan dia terhadap anggaran APBD kita, nah sekarang saya mau bertanya gitu," ujar Pras saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
"Sekarang kan lihat ke BPK laporan pemeriksaannya dia kok seperti ini. Apa sih yang mengganjal apa sih yang nggak klop gitu loh," lanjutnya.
Pras mengemukakan dirinya ingin menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sebab dia menilai banyak aset milik Pemprov yang masih tidak sesuai peruntukkan fungsinya.
"Sekarang dengan adanya APBD Pergub ini saya harus bekerja sebagai fungsi pengawasan. Saya ingin tahu lah kayak tadi ada masalah sengketa tanah, saya turun di Jalan Pembangunan, saya melihat," terang Pras.
"Istilahnya konsultasi lah buat penjelasan lebih detail. Memang dia bagian keuangannya, dia yang ngerti uang keluar masuk salah atau benar kan dia dan dia memutuskan seperti itu kan ada dasarnya. Itulah tujuan kita ke sana," sambung dia.
Mengenai kapan waktu pelaksanaan paripurna untuk memberi jawaban terhadap hasil audit BPK, Pras belum dapat memastikan. Namun dia menargetkan bisa terlaksana sebelum 17 Agustus mendatang.
"Sebelum tanggal 17 Agustus. Ini kan sekarang kerja," ucapnya.
Menyoal nasib Pansus yang dibentuk untuk menginvestigasi hasil audit BPK, Pras enggan berkomentar. Sebab masih proses investigasi yang harus dilakukan masih panjang.
"Kita lihat makanya kita tanya. Kalau saya sih sebenarnya bukan bahasa pansus, audit investigasi lah, lebih kena ke situ. Kita kerjain aturan yang berlaku. Kita audit," tutup politisi PDIP tersebut.
"BPK tulis itu kan kita harus tahu permasalahannya apa di mana. Dia kan menyurati untuk memberi laporan pemeriksaan dia terhadap anggaran APBD kita, nah sekarang saya mau bertanya gitu," ujar Pras saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
"Sekarang kan lihat ke BPK laporan pemeriksaannya dia kok seperti ini. Apa sih yang mengganjal apa sih yang nggak klop gitu loh," lanjutnya.
Pras mengemukakan dirinya ingin menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sebab dia menilai banyak aset milik Pemprov yang masih tidak sesuai peruntukkan fungsinya.
"Sekarang dengan adanya APBD Pergub ini saya harus bekerja sebagai fungsi pengawasan. Saya ingin tahu lah kayak tadi ada masalah sengketa tanah, saya turun di Jalan Pembangunan, saya melihat," terang Pras.
"Istilahnya konsultasi lah buat penjelasan lebih detail. Memang dia bagian keuangannya, dia yang ngerti uang keluar masuk salah atau benar kan dia dan dia memutuskan seperti itu kan ada dasarnya. Itulah tujuan kita ke sana," sambung dia.
Mengenai kapan waktu pelaksanaan paripurna untuk memberi jawaban terhadap hasil audit BPK, Pras belum dapat memastikan. Namun dia menargetkan bisa terlaksana sebelum 17 Agustus mendatang.
"Sebelum tanggal 17 Agustus. Ini kan sekarang kerja," ucapnya.
Menyoal nasib Pansus yang dibentuk untuk menginvestigasi hasil audit BPK, Pras enggan berkomentar. Sebab masih proses investigasi yang harus dilakukan masih panjang.
"Kita lihat makanya kita tanya. Kalau saya sih sebenarnya bukan bahasa pansus, audit investigasi lah, lebih kena ke situ. Kita kerjain aturan yang berlaku. Kita audit," tutup politisi PDIP tersebut.
Comments