Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok tertawa. Dia mengaku sudah mendengar adanya rencana pemanggilan dirinya oleh DPRD DKI dan diminta penjelasan soal proyek UPS.
"Kalau mereka panggil saya maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun yang nuduh seperti itu. Jadi saya bisa buktikan. Sama juga saya ribut dengan BPK," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Kasus UPS ini justru Ahok yang mengungkapkan dan melaporkan ke penegak hukum. Ahok yang menemukan adanya anggaran aneh soal UPS. Dia dahulu menuding adanya permainan antara oknum DPRD dan oknum di eksekutif.
Sebelumnya, Lulung bersama pimpinan dewan lainnya tengah menggagas surat pemanggilan untuk Ahok. Dirinya berharap bisa segera dilayangkan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu dalam waktu dekat agar didapat keterangan lebih lanjut.
"Ini sekarang kami akan rapat. Pokoknya secepatnya akan kita panggil," kata Lulung, Kamis (30/7) lalu.
Kasus korupsi yang dimaksud Lulung antara lain terjadi saat pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) menggunakan APBD-P 2014. Bareskrim telah menetapkan dua tersangka dari eksekutif, yaitu Alex Usman selaku Kasie Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal soleman sebagai Kasi Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Pusat pada 2014 lalu.
Selain kasus UPS, Bareskrim juga saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner di 25 SMAN/SMKN Jakarta Barat. Diduga terjadi mark up dalam harga pembelian printer dan scanner.
Sebelum ini, Lulung juga menyebut Ahok telah melakukan pembiaran alias lalai sehingga terjadi praktek korupsi. Sebab menurut politisi PPP itu, pemegang tanggung jawab utama penggunaan APBD-P 2014 ada di tangan eksekutif.
Sehingga, sudah seharusnya Ahok tahu persis setiap penggunaan dari satuan anggaran yang telah disusun.
"Kalau mereka panggil saya maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun yang nuduh seperti itu. Jadi saya bisa buktikan. Sama juga saya ribut dengan BPK," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Kasus UPS ini justru Ahok yang mengungkapkan dan melaporkan ke penegak hukum. Ahok yang menemukan adanya anggaran aneh soal UPS. Dia dahulu menuding adanya permainan antara oknum DPRD dan oknum di eksekutif.
Sebelumnya, Lulung bersama pimpinan dewan lainnya tengah menggagas surat pemanggilan untuk Ahok. Dirinya berharap bisa segera dilayangkan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu dalam waktu dekat agar didapat keterangan lebih lanjut.
"Ini sekarang kami akan rapat. Pokoknya secepatnya akan kita panggil," kata Lulung, Kamis (30/7) lalu.
Kasus korupsi yang dimaksud Lulung antara lain terjadi saat pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) menggunakan APBD-P 2014. Bareskrim telah menetapkan dua tersangka dari eksekutif, yaitu Alex Usman selaku Kasie Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal soleman sebagai Kasi Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Pusat pada 2014 lalu.
Selain kasus UPS, Bareskrim juga saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner di 25 SMAN/SMKN Jakarta Barat. Diduga terjadi mark up dalam harga pembelian printer dan scanner.
Sebelum ini, Lulung juga menyebut Ahok telah melakukan pembiaran alias lalai sehingga terjadi praktek korupsi. Sebab menurut politisi PPP itu, pemegang tanggung jawab utama penggunaan APBD-P 2014 ada di tangan eksekutif.
Sehingga, sudah seharusnya Ahok tahu persis setiap penggunaan dari satuan anggaran yang telah disusun.
Comments