Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberi bantuan 1.000 unit bus besar secara gratis kepada sejumlah provinsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut nantinya ada 300 bus yang akan diterima Jakarta.
"Dapat, nanti mereka masuk DKI. Tahap pertama 78 BRT (Bus Rapid Transit), nanti 300 bus itu masuk ke DKI," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).
Ahok menyebut angkutan perbatasan tetap diperbolehkan beroperasi di busway, namun nantinya penumpang langsung membayar di dalam bus. Dengan begitu, penumpang tidak lagi harus membayar 2 kali di halte TransJ dan dalam bus.
"Jadi target kita adalah bus yang dari luar kota yang bayar Rp 9 ribu, kan busnya tap di dalam. Nah ini yang mau kita terapkan di semua Metromini, Kopaja dan Kopami yang terintegrasi. Mereka mau pasang semua alatnya di dalam bus," terangnya.
"Misalnya dia bayar Rp 9 ribu terus masuk jalur busway, dia nanti naik bus TransJ kita nggak bayar lagi. Nah orang yang dari jalur busway kalau dia naik bus dari PPD ini, sebelum ke luar kota (daerah perbatasan atau masih ada di dalam Jakarta) dia masih tidak bayar. Ini yang dulu juga saya minta APTB lakukan tapi ditolak," lanjut Ahok.
Menyoal nasib Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), Ahok mengatakan jika mereka tetap tidak mau mengikuti kebijakan yang diterapkan untuk bus BRT seperti itu maka dirinya akan langsung meminta Kemenhub mengambil tindakan.
"Kalau dia enggak mau ikut sistem kita ya (beroperasi sampai) di ujung (halte perbatasan) saja. Dia pasti kalah. Saya sudah bilang, jangan lawan kami pemerintah. Kalau lu enggak mau, ya saya kontak Kemenhub, Pak Jonan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Menhub Ignasius Jonan bersama Presiden Jokowi memberikan 1.000 unit bus besar untuk program Bus Rapid Transit (BRT). Pengadaan bus gratis ini masuk dalam anggaran 2015.
Ditargetkan 1.000 unit bus pesanan pemerintah itu bisa rampung pada akhir 2015 atau awal triwulan I 2016. Pengadaan 1.000 unit tersebut menelan biaya Rp 1,17 triliun. Proses pengadaannya pun menggunakan skema e-Katalog yang dimenangkan oleh 7 perusahaan karoseri lokal.
"Dapat, nanti mereka masuk DKI. Tahap pertama 78 BRT (Bus Rapid Transit), nanti 300 bus itu masuk ke DKI," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).
Ahok menyebut angkutan perbatasan tetap diperbolehkan beroperasi di busway, namun nantinya penumpang langsung membayar di dalam bus. Dengan begitu, penumpang tidak lagi harus membayar 2 kali di halte TransJ dan dalam bus.
"Jadi target kita adalah bus yang dari luar kota yang bayar Rp 9 ribu, kan busnya tap di dalam. Nah ini yang mau kita terapkan di semua Metromini, Kopaja dan Kopami yang terintegrasi. Mereka mau pasang semua alatnya di dalam bus," terangnya.
"Misalnya dia bayar Rp 9 ribu terus masuk jalur busway, dia nanti naik bus TransJ kita nggak bayar lagi. Nah orang yang dari jalur busway kalau dia naik bus dari PPD ini, sebelum ke luar kota (daerah perbatasan atau masih ada di dalam Jakarta) dia masih tidak bayar. Ini yang dulu juga saya minta APTB lakukan tapi ditolak," lanjut Ahok.
Menyoal nasib Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), Ahok mengatakan jika mereka tetap tidak mau mengikuti kebijakan yang diterapkan untuk bus BRT seperti itu maka dirinya akan langsung meminta Kemenhub mengambil tindakan.
"Kalau dia enggak mau ikut sistem kita ya (beroperasi sampai) di ujung (halte perbatasan) saja. Dia pasti kalah. Saya sudah bilang, jangan lawan kami pemerintah. Kalau lu enggak mau, ya saya kontak Kemenhub, Pak Jonan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Menhub Ignasius Jonan bersama Presiden Jokowi memberikan 1.000 unit bus besar untuk program Bus Rapid Transit (BRT). Pengadaan bus gratis ini masuk dalam anggaran 2015.
Ditargetkan 1.000 unit bus pesanan pemerintah itu bisa rampung pada akhir 2015 atau awal triwulan I 2016. Pengadaan 1.000 unit tersebut menelan biaya Rp 1,17 triliun. Proses pengadaannya pun menggunakan skema e-Katalog yang dimenangkan oleh 7 perusahaan karoseri lokal.
Comments