Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi bisa mengambil uang tunai. Hal itu dilakukannya pada saat dekat-dekat Pilkada.
"Saya malah tahun depan, dekat-dekat pemilu nih, satu sen pun, warga tidak boleh tarik tunai KJP," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7/2015).
"Dulu, KJP sekalinya keluar langsung ditarik semua uangnya sama orang tuanya nih. Sekarang sudah tidak bisa tarik tunai, semuanya marah-marah deh tuh orang tuanya. Terus mereka bilangnya duitnya kosong," ujarnya.
Saat ini, dia telah membuat sistem baru pembatasan tarik tunai KJP yakni bagi siswa SD hanya bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap dua minggu dan bagi siswa SMP serta SMA bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap satu minggu.
Jika pemegang KJP sudah menarik tunai Rp 50.000 dalam waktu yang ditentukan, keesokan harinya mereka sudah tidak bisa menarik tunai dana KJP nya kembali.
Dia membantah Pemprov DKI kurang memberikan sosialisasi dalam hal pencairan dana KJP. Banyaknya warga atau orangtua murid yang mengantre mencairkan dana KJP tersebut, kata Basuki, merupakan orangtua yang memang berniat menyalahgunakan simpanan tabungan anak-anaknya.
"Saya sih diemin aja, ngapain sosialisasi lagi? Nanti malah ribut lagi dari awal. Kalau saya bilang ke mereka, dari awal KJP enggak bisa ditarik kontan, waah pasti mereka sudah demo. Paling bahaya lagi kalau ada sekelompok orang yang tidak puas dan menghasut orang, bahaya itu, makanya saya diemin," kata Basuki.
Menurut dia, banyak pula orangtua murid serta pemegang KJP yang sudah mulai mengerti penggunaan secara non-tunai. Buktinya, kata Basuki, transaksi KJP di toko buku besar di Jakarta mencapai Rp 8 miliar.
Artinya, sebagian pemegang KJP yang belum mengerti mekanisme penggunaan untuk belajar dengan pemegang KJP yang sudah membelanjakan dananya. Bahkan, Basuki telah menginstruksikan Bank DKI untuk bisa menempatkan mesin EDC atau debet di Pasar Mangga Dua atau Pasar Asemka.
"Kalau kemarin saya sudah bilang ke warga kalau KJP tidak bisa ditarik tunai, pasti ada sekelompok orang atau oknum yang mempengaruhi dan program saya jadi berantakan. Tapi kalau sekarang, oknum kecil ini tidak bisa memprovokasi karena sebagian besar orang menikmati belanja dengan KJP," kata Basuki.
"Saya malah tahun depan, dekat-dekat pemilu nih, satu sen pun, warga tidak boleh tarik tunai KJP," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7/2015).
"Dulu, KJP sekalinya keluar langsung ditarik semua uangnya sama orang tuanya nih. Sekarang sudah tidak bisa tarik tunai, semuanya marah-marah deh tuh orang tuanya. Terus mereka bilangnya duitnya kosong," ujarnya.
Saat ini, dia telah membuat sistem baru pembatasan tarik tunai KJP yakni bagi siswa SD hanya bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap dua minggu dan bagi siswa SMP serta SMA bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap satu minggu.
Jika pemegang KJP sudah menarik tunai Rp 50.000 dalam waktu yang ditentukan, keesokan harinya mereka sudah tidak bisa menarik tunai dana KJP nya kembali.
Dia membantah Pemprov DKI kurang memberikan sosialisasi dalam hal pencairan dana KJP. Banyaknya warga atau orangtua murid yang mengantre mencairkan dana KJP tersebut, kata Basuki, merupakan orangtua yang memang berniat menyalahgunakan simpanan tabungan anak-anaknya.
"Saya sih diemin aja, ngapain sosialisasi lagi? Nanti malah ribut lagi dari awal. Kalau saya bilang ke mereka, dari awal KJP enggak bisa ditarik kontan, waah pasti mereka sudah demo. Paling bahaya lagi kalau ada sekelompok orang yang tidak puas dan menghasut orang, bahaya itu, makanya saya diemin," kata Basuki.
Menurut dia, banyak pula orangtua murid serta pemegang KJP yang sudah mulai mengerti penggunaan secara non-tunai. Buktinya, kata Basuki, transaksi KJP di toko buku besar di Jakarta mencapai Rp 8 miliar.
Artinya, sebagian pemegang KJP yang belum mengerti mekanisme penggunaan untuk belajar dengan pemegang KJP yang sudah membelanjakan dananya. Bahkan, Basuki telah menginstruksikan Bank DKI untuk bisa menempatkan mesin EDC atau debet di Pasar Mangga Dua atau Pasar Asemka.
"Kalau kemarin saya sudah bilang ke warga kalau KJP tidak bisa ditarik tunai, pasti ada sekelompok orang atau oknum yang mempengaruhi dan program saya jadi berantakan. Tapi kalau sekarang, oknum kecil ini tidak bisa memprovokasi karena sebagian besar orang menikmati belanja dengan KJP," kata Basuki.
Comments