Ahok ā Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih menempuh langkah konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT) ke pengadilan negeri. Sebab, dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel ini, masih banyak warga yang belum mau melepas lahannya karena belum ada kecocokan harga.
āPembebasan lahan terkendala memang, terus kan kita sudah bicara, sudah ada peraturan pemerintah jadi kita akan titipkan ke pengadilan negeri,ā kata Ahok, di Balaikota, Jumat (31/7).
Ahok menambahkan nilai lahan yang dibayarkan berdasarkan penaksiran harga oleh tim appraisal. Harga tersebut di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). āJadi harganya ditentukan tim appraisal, kita minta persetujuan pengadilan negeri, kalau uangnya mau kita titipkan ke sana,ā ujarnya.
Kendati ada kendala pembebasan lahan, proyek MRT tetap dilanjutkan. Karena masalah pembebasan lahan hanya ada di beberapa lokasi. Sementara untuk proyek underground atau bawah tanah tetap berlanjut hingga saat ini.
āNggak mungkin proyek ini berhenti atau belok-belok kan. Nah kalau pengadilan negeri menyetujui, baru kita bongkar,ā tegasnya.
Untuk proyek bawah tanah yakni Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Blok M saat ini sudah masuk tahap pengeboran. Sementara ini semua tahap pembangunan masih sesuai dengan yang dijadwalkan. āUntuk pembangunannya jalan saja. Semua masih sesuai schedule, ini sudah mulai masuk mesin bornya,ā tandasnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jalur Mass Rapid Transit (MRT) terkendala pembebasan lahan. Hal tersebut lantaran harga jual tanah dipatok tinggi.
Maka dari itu Ahok meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk mengurusnya. Terkait ganti rugi, nantinya menjadi urusan pemilik tanah dengan pengadilan.
"Ya, sudah saya daftarin ke Pengadilan Negeri, begitu ketok palu, saya bongkar rumah Anda. Lalu ganti duitnya gimana? Ambil saja sendiri ke pengadilan. Nah prosedurnya seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (31/7).
Ahok menerangkan bahwa Pengadilan Negeri bisa melobi menurunkan harga tanah. Hal tersebut berdasarkan ketentuan kebutuhan bagi MRT yaitu untuk kepentingan umum.
"Jadi harganya appraisal, kita minta persetujuan pengadilan negeri, kalau uangnya mau kita titipkan ke sana. Nggak mungkin proyek ini berhenti atau belok-belok kan," tuturnya.
Setelah ada kesepakatan dengan pengadilan, barulah Ahok beserta jajaran bisa lekas mengeksekusi lahan. Dengan bantuan appraisal dari pengadilan, pembebasan lahan bisa membuat biaya ganti rugi sesuai dengan taksir harga aset.
"Nah kalau pengadilan negeri menyetujui, kita bongkar," tegasnya.
Sebelumnya memang Ahok mengakui jika pembebasan lahan terkendala karena permintaan di atas nilai appraisal. Lantas Ahok menuding bahwa hal semacam itu merupakan bentuk pemerasan.
"Kamu punya tanah nih, saya mau nego harga appraiser terus kamu ngotot maunya harga di atas appraiser namanya meras dong," imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengungkapkan, ada dua lokasi yang sampai saat ini belum selesai pembebasan lahannya. Dua lokasi tersebut akan dibangun di Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nawi. "Lahan nggak banyak yang di Stasiun Cipete dan Haji Nawi. Kalau Lebak Bulus sudah tuntas. Untuk persediaan lahan, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jalur Mass Rapid Transit (MRT) terkendala pembebasan lahan. Hal tersebut lantaran harga jual tanah dipatok tinggi.
Maka dari itu Ahok meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk mengurusnya. Terkait ganti rugi, nantinya menjadi urusan pemilik tanah dengan pengadilan.
"Ya, sudah saya daftarin ke Pengadilan Negeri, begitu ketok palu, saya bongkar rumah Anda. Lalu ganti duitnya gimana? Ambil saja sendiri ke pengadilan. Nah prosedurnya seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (31/7).
Ahok menerangkan bahwa Pengadilan Negeri bisa melobi menurunkan harga tanah. Hal tersebut berdasarkan ketentuan kebutuhan bagi MRT yaitu untuk kepentingan umum.
"Jadi harganya appraisal, kita minta persetujuan pengadilan negeri, kalau uangnya mau kita titipkan ke sana. Nggak mungkin proyek ini berhenti atau belok-belok kan," tuturnya.
Setelah ada kesepakatan dengan pengadilan, barulah Ahok beserta jajaran bisa lekas mengeksekusi lahan. Dengan bantuan appraisal dari pengadilan, pembebasan lahan bisa membuat biaya ganti rugi sesuai dengan taksir harga aset.
"Nah kalau pengadilan negeri menyetujui, kita bongkar," tegasnya.
Sebelumnya memang Ahok mengakui jika pembebasan lahan terkendala karena permintaan di atas nilai appraisal. Lantas Ahok menuding bahwa hal semacam itu merupakan bentuk pemerasan.
"Kamu punya tanah nih, saya mau nego harga appraiser terus kamu ngotot maunya harga di atas appraiser namanya meras dong," imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengungkapkan, ada dua lokasi yang sampai saat ini belum selesai pembebasan lahannya. Dua lokasi tersebut akan dibangun di Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nawi. "Lahan nggak banyak yang di Stasiun Cipete dan Haji Nawi. Kalau Lebak Bulus sudah tuntas. Untuk persediaan lahan, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI," jelasnya.
Comments