Jakarta -Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang dikenal dengan 'Tanggul Laut Garuda Raksasa' harus masuk tahap kaji ulang sebelum benar-benar dilanjutkan. Alasannya bila tak ada kajian ulang maka dampaknya justru lebih buruk bagi wilayah Jakarta dan sekitar.
Proyek pengendali banjir Jakarta ini akan membangun bendungan di tengah laut sehingga di Teluk Jakarta akan terbentuk waduk baru berukuran sangat besar. Namun di internal pemerintah seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti termasuk yang cukup hati-hati dengan proyek ini.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menuturkan hal tersebut menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam rapat koordinasi yang berlangsung siang tadi. Misalnya Menhub memberikan catatan soal risiko terhadap keberadaan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpotensi bisa tenggelam bila ada tanggul dan waduk besar di Teluk Jakarta.
"Sekarang masih laporan, kajian dulu. Kekhawatiran Menhub Jonan kalo itu dilakukan, bandara Cengkareng berhenti. Mau berenang?" kata Deddy di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/7/2015)
Dalam konsep awal, tanggul raksasa yang direncanakan dilengkapi dengan fasilitas luar biasa mulai dari properti hingga bandara. Namun ide tersebut harus dikaji ulang agar menjadi lebih komprehensif.
"Lupakan dulu itu lah, berapa lama bikin itu, Cengkareng tenggelem berapa lama? Kompilasi kajian yang sudah ada," sebutnya.
Ia menambahkan dalam rapat tadi, kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Proyek pengendali banjir Jakarta ini akan membangun bendungan di tengah laut sehingga di Teluk Jakarta akan terbentuk waduk baru berukuran sangat besar. Namun di internal pemerintah seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti termasuk yang cukup hati-hati dengan proyek ini.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menuturkan hal tersebut menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam rapat koordinasi yang berlangsung siang tadi. Misalnya Menhub memberikan catatan soal risiko terhadap keberadaan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpotensi bisa tenggelam bila ada tanggul dan waduk besar di Teluk Jakarta.
"Sekarang masih laporan, kajian dulu. Kekhawatiran Menhub Jonan kalo itu dilakukan, bandara Cengkareng berhenti. Mau berenang?" kata Deddy di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/7/2015)
Dalam konsep awal, tanggul raksasa yang direncanakan dilengkapi dengan fasilitas luar biasa mulai dari properti hingga bandara. Namun ide tersebut harus dikaji ulang agar menjadi lebih komprehensif.
"Lupakan dulu itu lah, berapa lama bikin itu, Cengkareng tenggelem berapa lama? Kompilasi kajian yang sudah ada," sebutnya.
Ia menambahkan dalam rapat tadi, kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Bu Susi bilang kalau tempat air yang satu dipindahkan, tempat air yang lain mau ditaruh di mana. Masa maau dilempar ke Bekasi, dan lain lain. Kalau ke Banten nanti bandara tenggelam dong," ujar Deddy.
Pemerintah saat ini berencana melanjutkan proyek ini namun dengan kajian ulang yang komprehensif.
Pemerintah menunjuk satu badan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengkaji ulang proyek 'Tanggul Garuda Raksasa'.
Proses kajian ini akan memakan waktu selama minimal 3 tahun, dengan evaluasi per 6 bulan melalui rapat koordinasi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
"Keputusan bangun atau tidak adalah 3 tahun mendatang paling cepat. Nanti diharapkan tiap 6 bulan dilaporkan," ujar Sofyan.
Ada dua pandangan yang masih berbeda secara umum terkait dengan kondisi tanah di Jakarta. Dimana untuk menyatukannya, harus melihat hasil dari kajian.
"Pertama, karena pengambilan air tanah, Kedua, karena tanah Jakarta aluvial muda yang akan terus konsolidasi karena Teluk Jakarta bekas rawa yang sudah ribuan tahun jadi daratan. Oleh sebab itu, studi itu akan cari tahu kenapa," paparnya.
Pemerintah saat ini berencana melanjutkan proyek ini namun dengan kajian ulang yang komprehensif.
Pemerintah menunjuk satu badan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengkaji ulang proyek 'Tanggul Garuda Raksasa'.
Proses kajian ini akan memakan waktu selama minimal 3 tahun, dengan evaluasi per 6 bulan melalui rapat koordinasi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
"Keputusan bangun atau tidak adalah 3 tahun mendatang paling cepat. Nanti diharapkan tiap 6 bulan dilaporkan," ujar Sofyan.
Ada dua pandangan yang masih berbeda secara umum terkait dengan kondisi tanah di Jakarta. Dimana untuk menyatukannya, harus melihat hasil dari kajian.
"Pertama, karena pengambilan air tanah, Kedua, karena tanah Jakarta aluvial muda yang akan terus konsolidasi karena Teluk Jakarta bekas rawa yang sudah ribuan tahun jadi daratan. Oleh sebab itu, studi itu akan cari tahu kenapa," paparnya.
Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang dikenal dengan 'Tanggul Laut Garuda Raksasa'.
Rencananya proyek ini akan dibangun lebih komperhensif dari rancangan sebelumnya atau ada kajian ulang. Tanggul laut 'raksasa' salah satu instrumen agar wilayah Jakarta dan sekitarnya tak tenggelam beberapa puluh tahun ke depan.
Demikianlah hasil rapat koordinasi pemerintah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2015)
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Iya. Kalau NCICD kita hanya melihat sedikit. Hanya terfokus pada garuda di teluk di Jakarta. Padahal seharusnya kan secara komprehensif," ujarnya.
Komprehensif yang dimaksud adalah penataan wilayah Jakarta dan yang ada di sekitarnya. Dari wilayah pesisir timur hingga barat. Termasuk juga wilayah hulu mengailiri air ke sungai-sungai di Jakarta.
"Karena penataan pesisir yang paling prioritas adalah Jakarta dan sekitarnya. Karena Jakarta ini penurunan permukaan tanah sangat tinggi. Banjir yang terjadi, banjir besar yang 50 tahun sekali terjadi diperkirakan, sehingga dengan ukuran 700 liter per detik itu mengalir air, dengan kondisi yang seperti sekarang sudah tidak bisa ditampung," paparnya
Rencananya proyek ini akan dibangun lebih komperhensif dari rancangan sebelumnya atau ada kajian ulang. Tanggul laut 'raksasa' salah satu instrumen agar wilayah Jakarta dan sekitarnya tak tenggelam beberapa puluh tahun ke depan.
Demikianlah hasil rapat koordinasi pemerintah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2015)
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Iya. Kalau NCICD kita hanya melihat sedikit. Hanya terfokus pada garuda di teluk di Jakarta. Padahal seharusnya kan secara komprehensif," ujarnya.
Komprehensif yang dimaksud adalah penataan wilayah Jakarta dan yang ada di sekitarnya. Dari wilayah pesisir timur hingga barat. Termasuk juga wilayah hulu mengailiri air ke sungai-sungai di Jakarta.
"Karena penataan pesisir yang paling prioritas adalah Jakarta dan sekitarnya. Karena Jakarta ini penurunan permukaan tanah sangat tinggi. Banjir yang terjadi, banjir besar yang 50 tahun sekali terjadi diperkirakan, sehingga dengan ukuran 700 liter per detik itu mengalir air, dengan kondisi yang seperti sekarang sudah tidak bisa ditampung," paparnya
Sekarang NCICD akan masuk dalam tahapan kajian ulang. Pemerintah menyiapkan badan khusus di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Masa kajian adalah selama enam bulan ke depan dan kemudian dievaluasi kembali.
"Institusi ini udah ada di PUPR tapi kita mau berikan wewenang yang lebih besar. Untuk kasus Jakarta dan greater Jakarta ini akan berikan mandat khusus. Nanti diberikan TOR yang jelas," tukasnya
Berdasarkan dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), pembangunan tanggul raksasa di utara Jakarta dibuat dalam 3 tahap:
Pertama atau tahap A,ā yaitu penguatan garis pantai Jakarta sudah dimulai pada tahun 2014. Rencananya dilakukan hingga 2018 atau 4 tahun ke depan.
Pada fase ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Total investasinya mencapai US$ 1,9 miliar.
Kedua atau tahap Bā, pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi laut (pulau buatan) seluas 1.250 hektar hingga 4.000 hektar pada periode 2018-2022. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang dan Bekasi. Termasuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari pusat kota ke Jakarta.
Pada fase ini, selain pembangunan tanggul laut luar, juga ada pembangunan stasiun pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, restorasi hutan bakau dengan perkiraan biaya US$ 4,8 miliar
"Institusi ini udah ada di PUPR tapi kita mau berikan wewenang yang lebih besar. Untuk kasus Jakarta dan greater Jakarta ini akan berikan mandat khusus. Nanti diberikan TOR yang jelas," tukasnya
Berdasarkan dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), pembangunan tanggul raksasa di utara Jakarta dibuat dalam 3 tahap:
Pertama atau tahap A,ā yaitu penguatan garis pantai Jakarta sudah dimulai pada tahun 2014. Rencananya dilakukan hingga 2018 atau 4 tahun ke depan.
Pada fase ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Total investasinya mencapai US$ 1,9 miliar.
Kedua atau tahap Bā, pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi laut (pulau buatan) seluas 1.250 hektar hingga 4.000 hektar pada periode 2018-2022. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang dan Bekasi. Termasuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari pusat kota ke Jakarta.
Pada fase ini, selain pembangunan tanggul laut luar, juga ada pembangunan stasiun pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, restorasi hutan bakau dengan perkiraan biaya US$ 4,8 miliar
Ketiga alias tahap Cā, ini merupakan fase pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta, namun sampai saat ini belum bisa ditentukan apakah tanggul laut di sisi luar bagian timur diperlukan. Alasannya penurunan muka tanah di kawasan timur masih relatif lambat dan sungai-sungai utama masih mengalir bebas.
Konsep tanggul laut 'Garuda Raksasa' di perairan Teluk Jakarta dianggap sebagai opsi terbaik untuk mencegah Jakarta Utara tenggelam di 2050. Konsep ini banyak punya manfaat seperti adanya tanggul dan waduk raksasa di Teluk Jakarta. Proyek ini sempat di-groundbreaking pada 9 Oktober 2014.
Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.
Konsep tanggul laut 'Garuda Raksasa' di perairan Teluk Jakarta dianggap sebagai opsi terbaik untuk mencegah Jakarta Utara tenggelam di 2050. Konsep ini banyak punya manfaat seperti adanya tanggul dan waduk raksasa di Teluk Jakarta. Proyek ini sempat di-groundbreaking pada 9 Oktober 2014.
Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.
Comments