Belum lama ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi bantuan 1.000 unit bus besar secara gratis kepada sejumlah provinsi. Meski DKI ditawarkan, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak menerima pemberian program Bus Rapid Transit (BRT).
"Kita tidak meminta BRT," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Hal itu juga sekaligus meralat pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut Pemprov mendapatkan 300 unit BRT. Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan bus-bus tersebut diberikan kementerian untuk daerah mitra DKI.
"Itu dia kasih ke Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Kita nggak minta, saya (bilang) sudah nggak usah (dikasih karena) saya beli sendiri," terangnya.
Bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta, bus-bus di bawah naungan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) itu nantinya diperbolehkan beroperasi dengan melintas di busway. Sedikitnya ada 78 bus PPD yang siap melayani penumpang dari berbagai halte busway yang dilewatinya tanpa dipungut biaya tambahan.
"Kita kasih dia masuk. Dia kan masuk ke Jakarta, ke jalur busway untuk menolong orang yang ada di dalam (halte) busway naik nggak bayar. Kecuali orang yang di dalam busway itu ikut sampai ke luar Jakarta (daerah tujuan akhir masing-masing bus)," sebutnya.
"Misalnya sudah sampai Cawang, nah dari Cawang mau menuju Bogor, terhitung dari situ dia mulai bayar. Buat kami yang di dalam kota kan menambah jumlah bus," imbuh Ahok.
Secara terpisah, Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih menyebut pihaknya juga akan mewajibkan bus PPD berhenti di setiap halte TransJ, mengangkut penumpang TransJ di halte-halte dan beroperasi sesuai rutenya. Saat ini 10 unit bus PPD sudah beroperasi melayani satu koridor, yakni rute Ciputat - Blok M.
Mulai 10 Agustus, pihaknya akan menambah 3 koridor dengan rincian rute Halte Depok - Grogol via Tol Cijago, Koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar baru dan Koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran. Adapun tarif yang dibayar penumpang sebesar Rp 9.000.
Seiring dengan gencarnya pembelian bus di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ingin ada pelatihan bagi calon para sopir. Sehingga, mereka yang mengoperasikan bus semuanya sudah terverifikasi.
"Jadi pelatihan pengemudi, ke depan kalau sopir nggak ada sertifikat, misalnya bukan dari Hino atau Scania maka dia nggak bisa bawa mobil kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Tidak ada persyaratan khusus yang dipatok Ahok. Dia hanya meminta sopir yang nantinya ikut pelatihan di balai harus sudah mahir mengemudikan kendaraan.
"Kita akan memakai kantor-kantor balai latihan kerja di Pasar Rebo, namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD)," lanjutnya.
"(Syaratnya) Sudah bisa bawa mobil. (Kalau belum punya SIM) Kita bikinin SIM, nggak masalah. Itu kalau bikin SIM gampang, yang penting kamu sudah bisa bawa mobil, mesti bawa B2 umum ini ya panjang. Kita utamakan sopir-sopir Kopami, Kopaja, mikrolet dan angkot, kan pasti mereka akan habis juga (bisnisnya)," jelas Ahok.
Tidak ada minimal syarat pendidikan yang dipatok mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Menyambung pernyataan Ahok, Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih mengatakan banyak diantara pelamar sopir bus TransJ lulusan S1.
"Kita rekrut sopir yang 100 lebih itu yang S1 banyak loh, Pak. Kan untuk Scania 51 unit itu kita rekrut dua setengah kali jumlah (bus). Mesti shift-shiftan selama 17 jam itu satu shift 7 jam. Jadi kita dua setengah shift," terang Kosasih.
Mendengar itu, Ahok yang berdiri di sampingnya pun memberikan apresiasinya. Namun dia berpesan agar jam kerja untuk karyawan PT TransJakarta tetap diperhatikan, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan.
"Bagus dong. Sebenarnya tujuh jam nggak boleh tujuh jam loh itu," tanggap Ahok.
Kosasih pun menjelaskan dalam 7 jam kerja itu disediakan waktu istirahat selama 1 jam untuk para karyawan. Nantinya para calon sopir bus yang tergabung dalam PT Transportasi Jakarta akan dilatih oleh pihak Hino, Scania dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dari Kemenhub.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin meremajakan Kopaja-Kopami yang mengaspal di busway menjadi seperti bus single TransJ. Dia mengatakan sejauh ini sudah ada 60 bus Hino siap diperuntukkan untuk Kopaja-Kopami.
"Tahun ini sudah siap 60 unit. Mereka bisa bikin 2 ribu unit/tahun. Ini yang kita harapkan semua bus yang kecil yang Metromini itu ada peremajaan. Ini akan kita lakukan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Ahok meminta Kopaja-Kopami beralih ke bus berukuran besar agar dapat melintas di busway. Sehingga, tidak ada lagi kendaraan roda dua yang bisa 'nyempil' melintas di antara sela-sela bus dan separator busway.
Selain itu juga, bus berukuran besar single TransJ bisa mengangkut lebih banyak penumpang.
"Bus single persis TransJakarta, jadi saya nggak mau ada lagi Kopami-Kopaja seukuran itu. Bikin sempit Jakarta. Jadi bus makin gede, makan tempatnya makin sedikit. Kalau makin banyak mobil kecil-kecil, city car itu malah bikin macet Jakarta," terangnya.
"Jadi kalau makin gede busnya, makin banyak yang diangkut. Kalau ini yang mau pesan DKI, bodinya sudah dibuat di Indonesia. Ini menolong industri dalam negeri," tambah Ahok.
Menurut Ahok, dalam setahun Hino sanggup memproduksi sampai dengan 2.000 unit bus dengan menggunakan 40-50 persen komponen lokal. Diperkirakan 60 bus untuk Kopaja-Kopami dapat beroperasi pada Oktober atau Desember tahun ini.
Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih yang juga mendampingi Ahok dalam kesempatan yang sama menyebut hingga Desember 2015 ini akan didatangkan 529 unit bus Hino.
Namun Ahok tidak memaksakan peremajaan bus Kopaja-Kopami harus dengan merek Hino, yang penting merek dan kualitasnya harus yang terjamin.
"Terserah mau beli Mercedes-Benz boleh, beli apa boleh, nggak ada kewajiban beli Hino," kata dia.
Ahok menegaskan, pihaknya memprioritaskan 60 unit bus Hino disiapkan untuk Kopaja-Kopami. Dia juga mensyaratkan bus-bus tersebut perawatannya harus diserahkan ke APM (Agen Pemegang Merek).
"Kita yang bayar rupiah/kilometer, dia ngoperasiin. Dia yang beli, dia yang bayar, cuma bayarnya lewat kita. Kamu juga mesti servisnya sama APM. Jadi nggak ada lagi artinya kita bayarin, si orangnya hemat. Ban sudah botak, hematlah nggak mau ganti. Ban kipas sudah mau putus, nggak mau ganti, ini nggak bisa. Kontrak kita, Anda harus masuk servis ke APM," ujarnya.
"Kita tidak meminta BRT," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Hal itu juga sekaligus meralat pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut Pemprov mendapatkan 300 unit BRT. Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan bus-bus tersebut diberikan kementerian untuk daerah mitra DKI.
"Itu dia kasih ke Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Kita nggak minta, saya (bilang) sudah nggak usah (dikasih karena) saya beli sendiri," terangnya.
Bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta, bus-bus di bawah naungan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) itu nantinya diperbolehkan beroperasi dengan melintas di busway. Sedikitnya ada 78 bus PPD yang siap melayani penumpang dari berbagai halte busway yang dilewatinya tanpa dipungut biaya tambahan.
"Kita kasih dia masuk. Dia kan masuk ke Jakarta, ke jalur busway untuk menolong orang yang ada di dalam (halte) busway naik nggak bayar. Kecuali orang yang di dalam busway itu ikut sampai ke luar Jakarta (daerah tujuan akhir masing-masing bus)," sebutnya.
"Misalnya sudah sampai Cawang, nah dari Cawang mau menuju Bogor, terhitung dari situ dia mulai bayar. Buat kami yang di dalam kota kan menambah jumlah bus," imbuh Ahok.
Secara terpisah, Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih menyebut pihaknya juga akan mewajibkan bus PPD berhenti di setiap halte TransJ, mengangkut penumpang TransJ di halte-halte dan beroperasi sesuai rutenya. Saat ini 10 unit bus PPD sudah beroperasi melayani satu koridor, yakni rute Ciputat - Blok M.
Mulai 10 Agustus, pihaknya akan menambah 3 koridor dengan rincian rute Halte Depok - Grogol via Tol Cijago, Koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar baru dan Koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran. Adapun tarif yang dibayar penumpang sebesar Rp 9.000.
Seiring dengan gencarnya pembelian bus di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ingin ada pelatihan bagi calon para sopir. Sehingga, mereka yang mengoperasikan bus semuanya sudah terverifikasi.
"Jadi pelatihan pengemudi, ke depan kalau sopir nggak ada sertifikat, misalnya bukan dari Hino atau Scania maka dia nggak bisa bawa mobil kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Tidak ada persyaratan khusus yang dipatok Ahok. Dia hanya meminta sopir yang nantinya ikut pelatihan di balai harus sudah mahir mengemudikan kendaraan.
"Kita akan memakai kantor-kantor balai latihan kerja di Pasar Rebo, namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD)," lanjutnya.
"(Syaratnya) Sudah bisa bawa mobil. (Kalau belum punya SIM) Kita bikinin SIM, nggak masalah. Itu kalau bikin SIM gampang, yang penting kamu sudah bisa bawa mobil, mesti bawa B2 umum ini ya panjang. Kita utamakan sopir-sopir Kopami, Kopaja, mikrolet dan angkot, kan pasti mereka akan habis juga (bisnisnya)," jelas Ahok.
Tidak ada minimal syarat pendidikan yang dipatok mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Menyambung pernyataan Ahok, Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih mengatakan banyak diantara pelamar sopir bus TransJ lulusan S1.
"Kita rekrut sopir yang 100 lebih itu yang S1 banyak loh, Pak. Kan untuk Scania 51 unit itu kita rekrut dua setengah kali jumlah (bus). Mesti shift-shiftan selama 17 jam itu satu shift 7 jam. Jadi kita dua setengah shift," terang Kosasih.
Mendengar itu, Ahok yang berdiri di sampingnya pun memberikan apresiasinya. Namun dia berpesan agar jam kerja untuk karyawan PT TransJakarta tetap diperhatikan, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan.
"Bagus dong. Sebenarnya tujuh jam nggak boleh tujuh jam loh itu," tanggap Ahok.
Kosasih pun menjelaskan dalam 7 jam kerja itu disediakan waktu istirahat selama 1 jam untuk para karyawan. Nantinya para calon sopir bus yang tergabung dalam PT Transportasi Jakarta akan dilatih oleh pihak Hino, Scania dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dari Kemenhub.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin meremajakan Kopaja-Kopami yang mengaspal di busway menjadi seperti bus single TransJ. Dia mengatakan sejauh ini sudah ada 60 bus Hino siap diperuntukkan untuk Kopaja-Kopami.
"Tahun ini sudah siap 60 unit. Mereka bisa bikin 2 ribu unit/tahun. Ini yang kita harapkan semua bus yang kecil yang Metromini itu ada peremajaan. Ini akan kita lakukan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Ahok meminta Kopaja-Kopami beralih ke bus berukuran besar agar dapat melintas di busway. Sehingga, tidak ada lagi kendaraan roda dua yang bisa 'nyempil' melintas di antara sela-sela bus dan separator busway.
Selain itu juga, bus berukuran besar single TransJ bisa mengangkut lebih banyak penumpang.
"Bus single persis TransJakarta, jadi saya nggak mau ada lagi Kopami-Kopaja seukuran itu. Bikin sempit Jakarta. Jadi bus makin gede, makan tempatnya makin sedikit. Kalau makin banyak mobil kecil-kecil, city car itu malah bikin macet Jakarta," terangnya.
"Jadi kalau makin gede busnya, makin banyak yang diangkut. Kalau ini yang mau pesan DKI, bodinya sudah dibuat di Indonesia. Ini menolong industri dalam negeri," tambah Ahok.
Menurut Ahok, dalam setahun Hino sanggup memproduksi sampai dengan 2.000 unit bus dengan menggunakan 40-50 persen komponen lokal. Diperkirakan 60 bus untuk Kopaja-Kopami dapat beroperasi pada Oktober atau Desember tahun ini.
Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih yang juga mendampingi Ahok dalam kesempatan yang sama menyebut hingga Desember 2015 ini akan didatangkan 529 unit bus Hino.
Namun Ahok tidak memaksakan peremajaan bus Kopaja-Kopami harus dengan merek Hino, yang penting merek dan kualitasnya harus yang terjamin.
"Terserah mau beli Mercedes-Benz boleh, beli apa boleh, nggak ada kewajiban beli Hino," kata dia.
Ahok menegaskan, pihaknya memprioritaskan 60 unit bus Hino disiapkan untuk Kopaja-Kopami. Dia juga mensyaratkan bus-bus tersebut perawatannya harus diserahkan ke APM (Agen Pemegang Merek).
"Kita yang bayar rupiah/kilometer, dia ngoperasiin. Dia yang beli, dia yang bayar, cuma bayarnya lewat kita. Kamu juga mesti servisnya sama APM. Jadi nggak ada lagi artinya kita bayarin, si orangnya hemat. Ban sudah botak, hematlah nggak mau ganti. Ban kipas sudah mau putus, nggak mau ganti, ini nggak bisa. Kontrak kita, Anda harus masuk servis ke APM," ujarnya.
Comments