Sebelum melantik perwira remaja TNI dan Polri hari Kamis (30/7) besok, Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan di Gedung Cendekia, Akpol, Semarang. Jokowi mengingatkan kepada ratusan calon perwira remaja (capaja) agar tidak ada lagi gesekan antara TNI dan Polri.
Hal itu diungkapkan Jokowi di depan ratusan calon perwira yaitu 215 Akademi Militer, 100 Akademi Angkatan Laut, 89 Akademi ANgkatan Udara, dan 389 calon perwira Akademi Kepolisian.
"Hindari jiwa korsa yang sempit. Saya tidak ingin dengar lagi terjadi gesekan apalagi bentrokan antara angkatan atau TNI-Polri. Kita itu contoh perekat bangsa," kata Jokowi di gedung Cendikia, Akpol, Semarang, Rabu (29/7/2015) malam.
Jokowi mengingatkan akan berbagai ancaman yang masih dihadapi Indonesia saat ini. Kedaulatan teritorial menjadi salah satu catatan pentingnya.
Terkait kedaulatan teritorial ini, Jokowi mencontohkan masih maraknya kasus ilegal fishing. Sejak bulan Oktober 2014, sudah dilakukan operasi dan hasilnya sudah cukup baik.
"Akibat pencurian ikan, setahun kita bisa kehilangan Rp 300 triliun," tandasnya.
Selain kedaulatan teritorial, Jokowi juga menilai kekayaan alam di Indonesia juga perlu lebih dijaga karena ia mendapatkan laporan negara dirugikan Rp 55 triliun setiap tahun akibat ilegal minning.
"Pasti lebih (kerugian Rp 55 triliun). Itu juga jadi tanggungjawab," tegasnya.
Hal lain yang ditekankan Jokowi dalam pembekalan tersebut adalah tentang Indonesia darurat narkoba. Menurut catatannya ada 18 ribu orang meninggal setiap tahun akibat narkoba. Selain itu juga perlunya pendeteksian dini konflik horisontal agama agar peristiwa di Tolikara tidak lagi terjadi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan berupaya lebih baik menjalankan tugas-tugas kepolisian karena tantangan tugas yang lebih berat.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pengarahan Presiden bisa dijadikan landasan konsitusi bagi perwira dalam mengawali karirnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan Presiden RI adalah panglima tertinggi atas tiga angkatan yaitu AD, AU dan AL. Selain itu juga sesuai UU nomor 2 tahun 2002 yang menyebut Kapolri bertanggungjawab penuh pada Presiden RI.
"Pengarahan Presiden bisa dijadikan landasan konstitusi untuk perwira," tegas Gatot.
Comments