Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti kinerja dan fungsi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). JK menilai, fungsi Bappenas saat ini sudah turun drastis.
"Fungsi Bappenas drastis menurun, karena UU Keuangan maka Menkeu tentu buat UU berdasarkan anggaran total ada di keuangan sebagian besarnya, perencanaan lokal ada di daerah, satuan tiga diputuskan DPR. Jadi hampir-hampir semua kewenangan hilang di Bappenas," kata JK di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
JK mengatakan, dahulu kantor Bappenas layaknya pasar di mana banyak sekali lobi-lobi terkait pembangunan di daerah. Para gubernur mendatangi Bappenas untuk menyampaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing.
"Dulu Bappenas seperti pasar, sekarang sepi. Dulu gubernur, bupati lobinya di Bappenas, sekarang lobi ada di DPR, tentu di kementerian masing masing. Itu bagian zaman. Kita tak mau kembali ke seperti itu. Yang kita butuhkan prinsip kita tetap pertumbuhan dan pemerataan dan sustainability," ucap JK.
Meski demikian, JK menekankan agar pembangunan dirancang dengan baik. Selain itu, ada perubahan yang mendasar yaitu MK mengubah atau membatalkan satuan 3 dibahas di DPR, maka satuan tiga kembali harus ditetapkan pemerintah. JK menilai hal itu berimbas pada proses negosiasi menjadi lebih mudah.
"Tidak ke DPR lagi. Artinya, kita harus kembali punya rancangan lebih detail karena hal itu sudah kembali," ucap JK.
Informasi saja, satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program.
Comments